Bukan Pembatasan, Pemerintah akan Dorong BBM Subsidi Tepat Sasaran

ANTARA FOTO/Arnas Padda/foc.
Petugas melayani pengisian bahan bakar minyak (BBM) di salah satu SPBU di Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (1/4/2024).
Penulis: Mela Syaharani
Editor: Happy Fajrian
16/7/2024, 20.05 WIB

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto kembali memastikan bahwa tidak akan ada pembatasan BBM subsidi pada 17 Agustus 2024.

Dia mengungkapkan bahwa pemerintah justru sedang menyiapkan skenario program untuk memastikan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran mulai 1 September mendatang. “Iya. Saya minta untuk sosialisasikan dahulu soal tepat sasaran,” kata Airlangga saat ditemui di kantornya pada Selasa (16/7).

Hal ini ditandai dengan terselenggaranya rapat koordinasi bersama beberapa menteri, termasuk Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif. “Nanti skenario tersebut akan dilaporkan ke Pak Presiden,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Airlangga juga menanggapi terkait rencana masuknya BBM rendah sulfur menggantikan bensin saat ini untuk mengurangi emisi udara pada 17 Agustus nanti. “Kalau sesuai standar Euro 4 memang harus rendah sulfur, dan tanggal rilisnya bukan 17 Agustus,” ucapnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga menyatakan tidak akan memberlakukan pembatasan distribusi BBM mulai 17 Agustus mendatang. Dia mengatakan pemerintah belum pernah membicarakan wacana itu di forum rapat resmi kabinet.

"Tidak ada. Belum ada pemikiran ke sana. Belum rapat juga," kata Jokowi saat menggelar konferensi pers di Pangkalan Angkatan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur pada Selasa (16/7).

Senada dengan Jokowi, Menteri ESDM Arifin Tasrif juga memastikan tidak akan ada pembatasan pembelian BBM subsidi mulai 17 Agustus mendatang. “Tidak ada batas-batas 17 Agustus. Masih belum diputuskan,” ujarnya saat ditemui di kantornya pada Jumat (12/7).

Arifin mengatakan pemerintah saat ini masih dalam upaya mempertajam pendataan untuk program BBM subsidi yang lebih tepat sasaran. “Kami sedang memperdalam pendataan untuk semua jenis BBM subsidi,” ujarnya.

Setelah mengantongi data yang diinginkan, Arifin menyebut pemerintah akan menentukan skema pembatasan pembelian BBM subsidi. “Nanti kami ajukan melalui peraturan menteri. Tapi memang harus tepat sasaran, mana saja jenis kendaraan yang bisa mendapat BBM subsidi,” ucapnya.

Reporter: Mela Syaharani