Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia akan membenahi aturan yang tumpang tindih di sektor minyak dan gas bumi. Langkah ini menjadi fokusnya dalam 100 hari pertama sebagai menteri di era Presiden Prabowo Subianto.
Untuk kegiatan eksplorasi, perusahaan migas saat ini harus melewati 129 perizinan. "Perjanjian tingkat layanan atau SLA yang kecepatannya masih kurang. Nah, saya sedang mencari jalan keluarnya," kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (21/10).
Harapannya, dengan membenahi aturan, target produksi migas dapat naik. Bersama dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas), Bahlil akan melakukan pendataan sumur mana yang dapat dioptimalkan, termasuk penggunaan intervensi teknologi.
Bahlil kembali menjabat sebagai Menteri ESDM usai dilantik Presiden Prabowo pada pagi tadi. Ketua Umum Partai Golkar itu telah menjabat posisi tersebut sejak 19 Agustus lalu, menggantikan Arifin Tasrif.
Presiden Joko Widodo sebelumnya telah mengingatkan pentingnya reformasi regulasi untuk mempercepat investasi sektor migas. Penyederhanaan birokrasi, menurut dia, dapat meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global.
Jokowi mengatakan, negara yang mampu bergerak cepat dalam mengakomodasi kebutuhan investor dan meningkatkan efisiensi regulasi akan memiliki keunggulan kompetitif. Kemudahan investasi juga mendatangkan akses lapangan kerja bagi masyarakat.
"Tanpa penyederhanaan izin, tanpa membuat kemudahan regulasi, kita sangat sulit bersaing dan berkompetisi dengan negara-negara lain," kata Jokowi pada 10 Oktober 2024.