OECD: Disrupsi Pasokan Energi Berkepanjangan Bisa Ganggu Ekonomi Global 2027

Gangguan berkepanjangan terhadap pasokan energi dari Timur Tengah akibat perang Iran akan memberikan pukulan berat bagi perekonomian global pada 2026 dan 2027. Laporan terbaru Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan atau OECD menyebut kondisi itu berpotensi menyebabkan beberapa negara mengalami resesi dan menyebarkan inflasi serta peningkatan pengangguran.

Negara-negara yang paling terdampak adalah negara-negara Asia yang bergantung pada minyak mentah, bahan bakar, dan gas alam dari Teluk Persia. Sebagian besar pasokan itu terhambat oleh penutupan Selat Hormuz. OECD juga menyebut negara-negara miskin yang masyarakatnya menghabiskan sebagian besar pendapatan mereka untuk bahan bakar dan makanan juga akan sangat terpengaruh oleh kondisi tersebut.

Pertumbuhan Ekonomi Global Berpotensi Merosot

Namun, konsekuensi dari kenaikan tajam harga energi dan inflasi akan dirasakan di seluruh dunia. Pertumbuhan ekonomi global akan merosot ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya kecuali pada kemunduran besar seperti pandemi COVID-19 dan krisis keuangan global, serta resesi akhir tahun 2000-an.

Berdasarkan skenario disrupsi energi yang berkepanjangan, OECD memprediksi pertumbuhan global melambat dari 3,4% pada 2025 menjadi 2,1% pada 2026 dan 1,8% pada tahun 2027, yang berpotensi mendorong beberapa ekonomi ke dalam atau mendekati resesi.

Dalam skenario OECD untuk gangguan yang terbatas, di mana produksi dan pengiriman energi dari Teluk mulai kembali ke tingkat sebelum perang pada pertengahan tahun ini, pertumbuhan ekonomi global akan melambat menjadi 2,8% pada 2026 dan pulih menjadi 3,1% tahun 2027.

“Ekonomi global memasuki tahun 2026 dengan momentum yang kuat, tetapi prospeknya telah melemah secara signifikan sejak dimulainya konflik di Timur Tengah, dengan dampak yang kemungkinan akan dirasakan untuk beberapa waktu. Semakin lama gangguan berlangsung, semakin besar biaya ekonomi dan sosialnya,” kata Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann seperti dikutip AP News, pada Rabu (3/6).

Cormann memperingatkan pengeluaran pemerintah yang bertujuan untuk meringankan biaya energi perlu diarahkan kepada mereka yang paling membutuhkan dan bersifat sementara. Tujuannya, untuk menghindari penumpukan utang pemerintah yang berlebihan dan mempertahankan insentif untuk menghemat energi.

Meskipun terjadi bentrokan berulang kali, gencatan senjata yang diumumkan dalam perang antara AS dan Iran secara resmi tetap berlaku. Namun, risiko yang berlanjut terhadap pelayaran melalui Selat Hormuz telah menyusut lebih dari 90% dibandingkan sebelum perang. Penutupan Selat Hormuz telah mengganggu sekitar seperlima pasokan minyak mentah, produk bahan bakar dunia, serta gas alam.

Negara-negara Miskin Paling Rentan

Laporan OECD ini menyusul studi PBB yang memperingatkan bahwa harga energi yang lebih tinggi akan berdampak pada hampir satu miliar orang di negara-negara miskin dan negara-negara kepulauan kecil yang bergantung pada impor bahan bakar. Kondisi ini memaksa negara-negara itu untuk menekan tagihan energi dan berinvestasi dalam layanan publik yang penting.

Lebih dari 30% penduduk di negara-negara tersebut sudah hidup di bawah garis kemiskinan ekstrem, yang didefinisikan sebagai hidup dengan pendapatan US$ 3 (Rp 54.079, kurs Rp 18.030 per US$) atau kurang per hari.

OECD adalah organisasi antarpemerintah internasional dan forum kebijakan dari 38 negara demokrasi dengan ekonomi berbasis pasar, yang berkantor pusat di Paris.