Pemindahan Ibu Kota Bisa Pakai Skema Tukar Guling

Arief Kamaludin | Katadata
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menilai, rencana pemerintah untuk memindahkan ibu kota bisa memakai skema tukar guling.
Editor: Sorta Tobing
10/5/2019, 15.58 WIB

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menilai, rencana pemerintah untuk memindahkan ibu kota bisa memakai skema tukar guling. Jadi, gedung yang sudah tak terpakai dan masih layak huni bisa dimanfaatkan pihak lain.

Menurut dia, skema itu bisa menjadi salah satu sumber pendanaan untuk pindah ibu kota. "Ini bisa jadi salah satu sumber financing," ujarnya, saat ditemui di Gedung Kementerian PUPR Jakarta, Jumat (10/5).

Untuk mewujudkannya, Kementerian Keuangan harus mengeluarkan aturan soal pemanfaat barang milik negara yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Basuki mengatakan, pendanaan untuk memindahkan ibu kota bisa memakai Anggara Pendapatan dan Belanja Negara sebesar 50%. Sisanya berasal dari swasta. Dana dari APBN bisa berasal dari skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dalam hal penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum.

(Baca: Jokowi Bisa Putuskan Biaya Pemindahan Ibu Kota Tanpa APBN)

Seluruh wilayah Kalimantan, menurut dia, berpotensi menjadi ibu kota baru, setelah Jakarta. Apalagi, Kementerian PUPR telah membangun infrastruktur di sana, seperti jalan tol dan bendungan.

Halaman:
Reporter: Fariha Sulmaihati