Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono memastikan proyek jalan tol layang (elevated) Jakarta-Cikampek II belum bisa digunakan pada Hari Raya Idul Fitri tahun ini.
Menurut dia, tol layang tersebut belum aman digunakan pengemudi yang melintas. Basuki mengaku tidak terlalu ngotot untuk mengikuti target penyelesaiannya.
"Saya tidak terlalu ngotot, karena saya lihat resikonya terlalu tinggi kalau digunakan untuk mudik, apalagi jika hujan," ujar Basuki, di Kementerian PUPR, Jakarta, Jumat (22/3).
Pembangunan jalan tol layang Jakarta-Cikampek II ini awalnya akan selesai pada Juni 2019. Namun, target itu meleset karena pekerjaan konstruksi harus berbagi waktu jam kerja dengan pembangunan LRT dan kereta cepat yang jaraknya berdekatan.
(Baca: Walau Ditunda, Menteri Budi Yakin Proyek LRT Selesai Sesuai Jadwal)
Jalan tol ini memiliki panjang 38,29 kilometer (km). Keberadaannya diharapkan dapat mengatasi kepadatan lalu lintas ruas tol Jakarta-Cikampek. Selain itu, tujuan utamanya adalah memperlancar distribusi untuk mengurangi biaya logistik.
Basuki mengatakan, proyek tersebut sangat memperhatikan metode kerja dan manajemen pengendalian konstruksi dengan cermat. Pembangunannya berada di antara jalan tol Jakarta-Cikampek eksisting.
Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) jalan tol Jakarta-Cikampek ll adalah konsorsium Jasa Marga bersama PT Ranggi Sugiron Perkasa. Mereka mendirikan PT Jasa Marga Jalan Layang Cikampek, dengan porsi saham Jasa Marga sebesar 80 persen dan Ranggi Sugiron 20 persen, dengan masa konsumsi 45 tahun.
(Baca: Tarif Dinilai Mahal, Luhut: Tol Trans Jawa Beri Pilihan bagi Pengguna)
Tol layang Jakarta-Cikampek II ini merupakan proyek pertama jalan tol yang menggunakan mekanisme penjaminan oleh PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII). Nilai investasinya mencapai Rp 16 triliun. Sebanyak 70% investasi jalan tol ini memakai pinjaman dan 30% ekuitas perusahaan.
Untuk membiayai pembangunan jalan tol tersebut, ada sindikasi 16 bank konvensional, bank syariah, dan lembaga keuangan nonbank yang memberi pinjaman. Jumlahnya Rp 11,4 triliun.
(Baca: Jasa Marga Dapat Utang Rp 11 Triliun Untuk Bangun Tol Cikampek II)
Bank dan lembaga keuangan nonbank yang terlibat adalah Bank Mandiri, BCA, BNI, BRI, CIMB NIaga, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Bank DKI, PT Indonesia Infrastructure Finance.
Sedangkan bank syariah yang mendanai, yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, BRI Syariah, BCA Syariah, CIMB Niaga melalui Unit Usaha Syariah, PT Sarana Multi Infrastrutur (Persero) melalui Unit Usaha Syariah, dan Bank Mayapada melalui Unit Usaha Syariah.