Dampak Anti Sawit Eropa, Gapki: Perlu Alternatif Pasar Ekspor

Namun, perlu dukungan pemerintah untuk mengimplementasikan dua langkah tersebut. Pemerintah harus menggali lebih luas bahan baku yang ada di dalam negeri. Kemudian, dibutuhkan juga peningkatan infrastruktur, teknologi, kualitas sumber daya manusia (SDM), dan teknis pemasaran yang bisa diterapkan. “Kita juga harus punya perencanaan jangka pendek, menengah, dan panjang,” ujar Lakshmi.

Intinya, kata Lakshmi, Gapki masih melihat dan menunggu (wait and see) kelanjutan polemik sawit Uni Eropa. Dia menilai kondisi ini akan menjadi trigger untuk perdagangan komoditas yang lain. Karenanya, pemerintah tidak bisa menganggap remeh bahwa Eropa adalah satu-satunya peluang pasar ekspor sawit, pemerintah harus lebih siap.

(Baca juga: Efek Negosiasi AS-Tiongkok, Permintaan Sawit Tahun Ini Bakal Turun)

Sementara, Wakil Ketua Umum Gapki Togar Sitanggang mengapresiasi langkah cepat pemerintah menolak keputusan Komisi UE terhadap diskriminasi sawit Indonesia, yang diklasifikasikan sebagai komoditas tidak berkelanjutan dan berisiko tinggi. “Ini langkah dan kebijakan untuk memperjuangkan kepentingan sawit,” kata Togar saat ditemui di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, di Jakarta, Senin (18/3).

Gapki akan terus mendukung kebijakan pemerintah apabila ingin mengambil langkah lanjut dan membawa kasus ini ke tingkat organisasi perdagangan dunia atau World Trade Organization (WTO). (Baca: Uni Eropa Diskriminasi Sawit, Pemerintah Kaji Ulang Perjanjian IE-CEPA)