Tiga negara produsen karet terbesar dunia yaitu Indonesia, Malaysia, dan Thailand sepakat membatasi ekspor 200 ribu ton hingga 300 ribu ton karet melalui Agreed Export Tonnage Scheme (AETS). Kebijakan itu diputuskan berdasarkan Pertemuan Menteri International Triparte Rubber Council (ITRC) sebagai cara untuk mengerek harga karet di pasar dunia.
Pertemuan di Bangkok, Thailand, pada 22 Februari 2019 dipimpin oleh Menteri Pertanian dan Kerja Sama Thailand Grisada Boonrach. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution hadir mewakili Indonesia serta Menteri Industri Primer Malaysia Teresa Kok ikut serta sebagai delegasi Malaysia.
(Baca: RI Akan Usulkan Poin Ini pada Pertemuan Menteri Negara Produsen Karet)
Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan (BPPP) Kementerian Perdagangan Kasan sebagai anggota Board of Directors ITRC juga hadir dalam pertemuan. "Perjuangan usulan Indonesia untuk implementasi AETS disepakti ketiga anggota ITRC," kata Kasan kepada Katadata.co.id melalui pesan singkat, Jumat (22/2).
Pembahasan implementasi AETS bakal dijabarkan lebih detail selama dua pekan di Thailand. Para menteri ITRC membahas permasalahan harga karet internasional yang terus berada dalam level rendah sepanjang 2018 hingga awal tahun ini.
Dampaknya, sentimen negatif pasar karet internasional serta ketidakpastian perekonomian global itu membuat para petani karet ketiga negara memperoleh karet yang rendah. Namun, ketiga menteri juga memantau perkembangan kenaikan harga karet sejak pertengahan Desember 2018.
(Baca juga: Harga Merosot, Pemerintah Siap Beli Karet Petani untuk Infrastruktur)
Dalam pernyataannya, ketiga menteri ITRC berharap harga karet tetap meningkat sampai level yang menguntungkan para petani. "Jika harga karet melonjak, para petani pasti bersemangat untuk tetap menanam dan memanen komoditas karet," bunyi pernyataan IRTC yang diterima Katadata.co.id.
Selain pembatasan ekspor, ketiga negara tetap melanjutkan memenuhi permintaan karet domestik. Ketiga negara ini bahkan telah memiliki strategi masing-masing untuk menggenjot penyerapan di dala, negeri.
Thailand bakal melakukan Skema Promosi Permintaan (DPS) untuk menambah 270 ribu ton dari proyeksi konsumsi karet sebanyak 700 ribu ton.
Sedangkan Malaysia juga akan melanjutkan proyek penggunaan karet untuk jalan. Pemerintah Malaysia bahkan telah mengalokasikan anggaran penggunaan karet sebesar US$ 25 juta untuk perawatan dan konstruksi jalan serta komponen pelabuhan dan kawsan industri.
Sementara itu, Indonesia bakal memanfaatkan penggunaan karet dalam bermacam proyek infrastruktur. "Seperti jalan provinsi dan daerah di seluruh wilayah, jalur trek kereta, pembatas jalan, komponen jembatan, serta ban," tulis laporan ITRC.
Ketiga menteri juga berkomitmen untuk melaksanakan Skema Manajemen Suplai untuk penggunaan karet dalam jangka panjang. Sehingga, produsen karet ITRC wajib untuk mempercepat peremajaan karet. Setiap tahun, Thailand akan mewajibkan peremajaan karet seluas 65 ribu hektare. Kemudian Indonesia seluas 50 ribu hektare, serta Malaysia 25 ribu hektare.