Pemerintah Bangun 5 Hotel Mewah di Danau Toba
Pemerintah akan membangun lima hotel berbintang lima di kawasan wisata Danau Toba, Sumatera Utara. Pembangunan hotel ini, sebagai upaya pemerintah untuk menjadikan Danau Toba sebagai tempat wisata bertaraf internasional.
"Ada satu langkah maju dalam dua tahun terkahir, sesuai perintah Presiden Joko Widodo, agar terintegrasi hotelnya. Mulai Semester II-tahun depan mulai dibangun (hotelnya)," kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan di kantornya, Jakarta, Jumat (21/9).
(Baca: Tiongkok Minat Investasi Rp 134 Triliun di Danau Toba)
Nilai investasi pembangunan lima hotel di kawasan tersebut, secara total, diperkirakan berada di kisaran Rp 500 miliar hingga Rp 1 triliun. Namun, Luhut menilai kebutuhan investasi tersebut tersebut bisa lebih besar lagi, karena melihat tingginya peminat investor membangun hotel.
Pemerintah telah menyediakan lahan seluas 380 hektare untuk membangun kawasan wisata terintegrasi di Danau Toba. Investor pun tidak perlu khawatir mengenai permasalahan lahan. Luhut memastikan lahannya sudah ada dan pemerintah telah menyelesaikan masalah tersebut.
"Kawasan wisata terintegrasi Danau Toba sangat cantik, karena didesain oleh konsultan dari luar negeri," kata Luhut. (Baca: RI Buka Peluang Investasi Pariwisata dan Rekreasi untuk Investor ASEAN)
Presiden Direktur Badan Otoritas Danau Toba (BODT) Arie Prasetyo mengatakan pihaknya tengah mengurus perizinan terkait hak pengelolaan lahan yang ditargetkan terbit 10 Oktober mendatang. Dia mengungkapkan hal ini usai menghadiri pertemuan dengan Luhut dan para investor di Kantor Kemenko Kemaritiman.
"Sisi legal harus diselesaikan dulu, nanti santunan dibicarakan setelah legal ada. Kemarin kami cek tidak ada masalah. Kami juga tidak ingin ada konflik," katanya.
Terkait pembangunan proyek hotel, Arie mengatakan akan dimulai pertengahan tahun depan. Proses konstruksinya dibarengi dengan pembangunan infrastruktur di kawasan wisata integrasi tersebut oleh BODT, sehingga pengerjaannya bisa cepat selesai berbarengan.
(Baca: Pemerintah Targetkan 500 Ribu Wisatawan Datang ke Bandara Silangit)
"Karena mereka (investor) butuh 2-3 tahun, kita butuh 1-1,5 tahun bangun infrastruktur. Kalau memulai bersama, mudah-mudahan finisnya bisa sama-sama di 2020-2021," kata Arie.
Nilai investasi pembangunan infrastruktur oleh BODT masih dalam perhitungan PT Sarana Multigriya Infrastruktur. Untuk pembiayaannya, BODT membuka opsi untuk menggunakan skema Pembiayaan Infrastruktur Non-Anggaran (PINA) yang dicanangkan Bappenas.
Lima investor dalam negeri yang ingin membangun hotel berbintang lima ini, akan menandatangani perjanjian tidak mengikat dengan BODT. Penandatanganan tersebut, rencananya akan dilakukan di Bali dalam even Annual Meetings of the International Monetary Fund and the World Bank (IMF-WB) 12-14 Oktober mendatang.
Perjanjian tidak mengikat dipilih karena masih ada beberapa item yang menjadi pembahasan antara investor dengan BODT. Arie mengatakan investor mengingkan adanya kemudahan dalam berinvestasi. "Bukan hanya (perizinan) satu pintu, kalau ternyata memakan waktu dua bulan, sama saja. Mereka ingin satu pintu dan jelas. Buat mereka, tidak perlu cepat, yang penting jelas dan bisa terprediksi," kata Arie.
(Baca: Sektor Pariwisata Dibidik Jadi Penyumbang Devisa Terbesar pada 2020)
Selain kemudahan dalam mengurus perizinan, investor menginginkan jangka waktu kerja sama yang berbasis Hak Guna Bangunan (HGB) bisa lebih panjang. Pemerintah telah memberikan pemanfaatan lahan oleh investor selama 30 tahun dengan opsi perpanjangan 20 tahun.
Sementara, kata Arie, investor menginginkan jangka waktu yang lebih panjang yaitu 50 tahun. Dengan jangka waktu yang panjang, investor berdalih proyek tersebut bisa lebih layak. "Sehingga, mereka bisa melakukan visibilitas bukan untuk 30 tahun, tapi 50 tahun. Ini masih dalam pembahasan," kata Arie.
(Baca : 2019, Industri Pariwisata Dibidik Hasilkan Devisa US$ 20 Miliar)