Impor Migas Tinggi, Neraca Dagang Diprediksi Defisit Hingga Akhir 2018

Dok. KPPIP
Proyek strategis pemerintah Pelabuhan Bitung, merupakan Proyek Strategis Nasional di Provinsi Sulawesi Utara (KEK Bitung dan Pelabuhan Internasional Hub Bitung) senilai Rp 34 triliun dan juga Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung dengan nilai investasi diperkirakan sekitar Rp 35 triliun.
Penulis: Ekarina
18/9/2018, 10.32 WIB

"Mandatori B20 diharapkan efeknya bisa mulai terasa di Oktober mendatang," ujarnya.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pada Agustus 2018 defisit neraca perdagangan dalam negeri mencapai US$ 1,02 miliar. Kendati jumlahnya mengecil dibanding defisit Juli 2018 sebesar US$ 2,03 miliar, namun ini merupakan defisit ke enam kali sepanjang tahun berjalan di 2018.

Penyebab defisit neraca dagang Agustus salah satunya dikaitkan oleh defisit sektor migas sebesar US$ 1,66 miliar. Impor migas pada periode Agustus mencapai US$ 3,05 miliar, naik 14,50% dibandingkan Juli 2018 yang sebesar USD2,6 miliar, sedangkan ekspor tercatat melemah 3,27% menjadi US$1,38 juta dari US$ 1,43 juta.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar tidak membantah penurunan ekspor migas. Menurutnya, penyebab penurunan ekspor itu lantaran ada beberapa blok migas yang dikelola kontraktor asing diserahkan ke PT Pertamina (Persero). Alhasil, hasil produksi itu diserap untuk dalam negeri, tak lagi diekspor.

Penyebab lainnya adalah turunnya produksi minyak. “Penurunan produksi 30 ribu barel per hari,” kata Arcandra di Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (17/9).

Sementara itu, menurut Arcandra, impor migas naik karena ada peningkatan kegiatan ekonomi. Peningkatan kegiatan ekonomi itu merangsang konsumsi, sehingga impor juga naik.

Defisit perdagangan juga menjadi perhatian pemerintah karena neraca perdagangan migas pada Agustus 2018 menyentuh level defisit terparah sejak awal tahun.

"Adanya kenaikan impor (bulan) kemarin dari migas terutama pada bulan sebelum diberlakukannya B20. Kami akan lihat apakah itu suatu tren ataukah anomali," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, di Jakarta, Senin (17/9).

Halaman: