Pemerintah Butuh Rp 8,6 Triliun untuk Penanganan Dampak Gempa Lombok
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat penanganan gempa Lombok membutuhkan dana sekurangnya Rp 8,6 triliun. Kepala BNPB Willem Rampangilei mengatakan kebutuhan tersebut untuk menangani kerusakan yang terjadi akibat gempa yang berada di Lombok dan Pulau Sumbawa di Nusa Tenggara Barat.
Total kebutuhan dana untuk perbaikan fasilitas yang terdampak gempa ini lebih rendah dari nilai kerusakan yang ditimbulkan. Berdasarkan data sementara BNPB per 8 September 2018, total kerusakan yang ditimbulkan akibat gempa ini mencapai Rp 10,1 triliun.
Willem menjelaskan kebutuhan terbesar berada di Kabupaten Lombok Utara yang paling dekat dengan titik gempa senilai Rp 3 triliun. Sedangkan wilayah dengan kebutuhan penanganan terbesar kedua berada di Kabupaten Lombok Barat senilai Rp 2 triliun.
(Baca: Permintaan Mendagri Agar Daerah Lain Sumbang NTB Cermin Toleransi)
Kebutuhan paling besar digunakan untuk mengerjakan rumah dan tempat tinggal masyarakat terdampak. Dari data BNPB total ada 167.961 rumah dengan rincian terbesar berada di Lombok Barat yakni 55.924 rumah dan Lombok Utara sebanyak 38.497 unit. "Yang sudah verifikasi sebanyak 32 ribu unit rumah," kata Willem saat rapat di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Jakarta, Senin (10/9).
Untuk mempercepat pemulihan, BNPB telah menyalurkan bantuan sebesar Rp 377,1 miliar. Hingga hari ini telah ada 20.284 pemilik rumah terdampak gempa yang memiliki buku tabungan dan saldo bantuan melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI). Nilai penggantiannya sebesar Rp 50 juta untuk kerusakan berat.
(Baca: Jokowi Perintahkan 19 Menteri Percepat Pemulihan Pascagempa Lombok)
Bahkan, BNPB juga meminta tambahan dana Rp 5,1 triliun untuk mempercepat penggantian rumah masyarakat. Adapun anggaran lainnya juga tersebar di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebesar Rp 176 miliar, Kementerian Sosial sebesar Rp 235 miliar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rp 233 miliar hingga Kementerian Kesehatan sebesar Rp 11,4 miliar.
"Selain itu ada afirmasi fiskal berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) yang belum disalurkan tahun ini sebesar Rp 613,7 miliar," kata Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo di kesempatan yang sama. (Baca: Kemenhub Akan Mereformasi Logistik di Lombok)
Sementara Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang memimpin rapat ini meminta pemerintah mempercepat penyaluran bantuan tersebut ke masyarakat NTB. Ini agar warga dapat segera membelanjakan uang ini untuk keperluan penting mereka seperti rumah.
"Soal logistik, masyarakat tidak mungkin lapar, karena pasti ada yang membantu. Tapi soal rumah ini yang tidak bisa diganti," kata dia.