Tiga Proyek Jalan Akan Gunakan Skema Availability Payment di 2019

ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
Foto udara proyek pembangunan jalan tol Sumatera ruas Palembang-Indralaya (Palindra) Seksi I di Kecamatan Pemulutan, Kab Ogan Ilir (OI), Sumatra Selatan, Senin (28/2).
Penulis: Ameidyo Daud Nasution
Editor: Yuliawati
17/4/2018, 16.41 WIB

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mulai menawarkan tiga proyek jalan senilai Rp 5,1 triliun untuk dikerjakan swasta dengan skema availability payment atau pembayaran secara berkala. Skema availability payment melibatkan pihak swasta yang akan membangun proyek dan pemerintah membayarnya setelah proyek selesai.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pada 2019 tiga proyek jalan yang ditawarkan dengan menggunakan skema availability payment yakni pembangunan jalan di Sumatera Selatan, Riau, dan Trans Papua. "Untuk pemeliharaan dan pengelolaan jalan di Indonesia, khususnya Sumatera," kata Basuki di Jakarta, Selasa (17/4).

Skema availability payment ini digunakan pertama kali untuk tiga proyek jalan tersebut, setelah mendapatkan izin dari Menteri Keuangan Sri Mulyani pada pertengahan Januari lalu. Nantinya swasta dapat membangun terlebih dahulu dan setelah rampung baru dibayar oleh pemerintah.

"Dikerjakan dulu baru dibayar dengan ketersediaan anggaran tiap tahunnya," kata Basuki. 
(Baca juga: PUPR Tawarkan Proyek Pemeliharaan Jalan Lintas Sumatera ke Swasta)

Dua proyek yang menggunakan skema ini di antaranya Lintas Timur Riau sepanjang 43 kilometer dan Sumatera Selatan sepanjang 30 kilometer. Dari data Kementerian PUPR, estimasi biaya proyek di Lintas Timur Riau ini mencapai Rp 882 miliar, sedangkan untuk Sumatera Selatan mencapai Rp 1,9 triliun.

Selain itu, rencananya  proyek Trans Papua untuk ruas Kenyam - Mamugu akan menggunakan skema availability payment.  Rencana penggunaan skema ini untuk proyek Trans Papua pernah disampaikan oleh Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Arie S. Moerwanto.

Pemerintah melibatkan swasta dengan menawarkan skema availability payment agar pekerjaan proyek Trans Papua tidak lagi bergantung pada anggaran Kementerian PUPR. Dengan begitu proyek ini bisa tetap berjalan sesuai target dan tidak terlalu membebani keuangan negara.

Arie berharap bila rencana ini disetujui, proses lelang bisa selesai akhir tahun ini. "Kami akan lihat nanti. Penyedia jasa katakan dia harus (selesai) membangun dalam dua tahun," kata dia Februari lalu.

(Baca juga: Swasta Bisa Menggarap 13 Proyek Infrastruktur)

Reporter: Ameidyo Daud Nasution