Bulog Buka Tender 219 Ribu Ton Beras Impor dari India dan Pakistan

ANTARA FOTO/Rahmad
Tumpukan beras di Gudang Bulog di Lhokseumawe, Aceh, 31 Januari 2018.
Penulis: Michael Reily
Editor: Ekarina
19/3/2018, 13.04 WIB

Perum Bulog akan  kembali membuka  pengadaan beras impor sebesar 219 ribu ton dari Pakistan dan India. Tambahan impor dilakukan untuk memenuhi kuota  impor beras yang ditugaskan  pemerintah sebanyak 500 ribu ton sesuai dengan putusan rapat koordinasi terbatas (Rakortas) di Kemenko Perekonomian.

Direktur Pengadaan Bulog Andrianto Wahyu Adi mengungkapkan penugasan impor beras telah diberikan sehingga pihaknya sebagai operator pelaksana  akan segera melakukan tender. “Ya, kami akan mengadakan tender dari Pakistan dan India,” kata Andrianto, akhir pekan lalu di Jakarta.

(Baca : Kemendag Perpanjang Izin Impor Beras Bulog dari India)

Hingga 28 Februari 2018, realisasi  impor beras yang berhasil dipenuhi Bulog baru sekitar 261 ribu ton. Oleh karena itu, Kementerian Perdagangan memperpanjang  periode izin impor hingga sebanyak dua kali.  Menurut Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan, perpanjangan perizinan bertujuan agar kuota impor 500 ribu ton beras hingga akhir Juni bisa terealisasi.

Perpanjangan pertama untuk 20 ribu ton beras  dari India dengan batas pengiriman maksimal per 31 Maret 2018. Pengiriman beras tersebut merupakan bagian dari target pemenuhan kuota impor sebanyak 281 ribu ton. Sementara perpanjangan kedua, adalah untuk  pemenuhan sisa kuota impor  sebanyak 219 ribu ton akan dilakukan  hingga  akhir Juni 2018. 

(Baca : Bulog : 281 Ribu Ton Beras Impor Siap Datang Bertahap)

Deputi Bidang Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Musdhalifah Machmud menjelaskan alasan perpanjangan impor  hingga Juni dilakukan agar  tidak mengganggu penyerapan panen yang akan jatuh pada April 2018. “April tidak ada impor supaya tidak mengganggu psikologis petani ketika panen raya,” tutur Musdhalifah.

Di samping itu, pemerintah juga akan meminta penyerapan Bulog sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP) ditambah fleksibilitas 20% tetap dilakukan supaya harga di tingkat petani tidak jatuh.

Reporter: Michael Reily