(Baca juga: Pantauan Ombudsman: Data Surplus Beras dari Mentan Tak Akurat)
Soetarto juga menyorot Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk musim panen raya. Sebab, harganya sudah tidak lagi relevan. Patokannya adalah gabah sebesar Rp 3.700 dan beras Rp 7.300. “Pemerintah harus menetapkan berapa yang akan dikehendaki harga di tingkat petani dan tingkat penggilingan,” ujarnya lagi.
Hal senada juga diungkapkan oleh peneliti Institute of Development for Economics and Finance (Indef) Bustanul Arifin. Menurutnya, Bulog melakukan perencanaan stok dan persiapan anggaran pada musim panen gadu. “Insentif panen per bulan menjadi salah satu faktor yang hilang,” kata Bustanul.
Sementara, Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyetujui usulan Perpadi untuk pengembangan pasar induk beras di daerah. Alasannya, pasar induk menjadi pembentuk harga secara regional.
(Baca juga: Ombudsman Temukan 4 Indikasi Pelanggaran Wewenang Impor Beras)
Syarkawi pun mencontoh Pasar Induk Beras Cipinang dalam ketersediaan pasokan. “Kalau pasokan di PIBC kurang 30%, seolah seluruh Indonesia kekurangan beras,” tuturnya. Oleh karena itu, Syarkawi mengatakan pemerintah perlu mendorong bagaimana bentuk pasar induk beras baru di sentra produksi, yakni 11 daerah produsen beras terbesar.