Pemerintah Lirik Dana Filantropi untuk Proyek Air Bersih dan Sanitasi

Arief Kamaludin | Katadata
Menteri Bambang Brodjonegoro mengkaji model pembiayaan dari dana filantropi karena dana pemerintah terbatas.
Penulis: Ameidyo Daud Nasution
Editor: Yuliawati
7/11/2017, 14.24 WIB

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengkaji penggunaan skema pembiayaan campuran (blended finance) untuk mendanai proyek sanitasi serta Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Blended finance bersumber dari lembaga filantropi maupun multilateral yang memobilisasi modal swasta untuk investasi jangka panjang.

Menteri PPN/ Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan pengkajian model pembiayaan dari dana filantropi ini  lantaran kebutuhan proyek SPAM dan sanitasi yang besar. Namun, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak mampu membiayai semua kebutuhan proyek ini.

"Detailnya sedang kami kerjakan agar ada model pendanaan misalnya dari Corporate Social Responsibility (CSR) dikombinasikan dana swasta," kata Bambang dalam acara seminar air bersih di Jakarta, Selasa (7/11).

(Baca: Bappenas Tawarkan Dua Skema Pendanaan Infrastruktur bagi Swasta)

Bambang menjelaskan saat ini banyak individu maupun perusahaan siap memberikan bantuan. Meski demikian, jumlah donasi tentu saja tidak cukup untuk membiayai seluruh proyek SPAM atau sanitasi yang diestimasikan memerlukan dana di atas Rp 500 triliun. Oleh sebab itu dana donasi atau filantropi ini akan dikombinasikan dengan investasi komersil.

"Meski memang tantangannya, investasi komersil pasti ingin return finansial. Sedangkan donasi berharap return secara outcome," kata Bambang. 

Bambang berharap ke depannya proyek seperti Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) ataupun SPAM dapat segera dibiayai dengan proyek ini. Selain itu dirinya juga akan terus mendorong pengembangan proyek air bersih dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

"Tapi mereka masuknya KPBU dan bukan Pembiayaan Infrastruktur Non APBN (PINA)," kata Bambang. (Baca juga: Mangkrak Puluhan Tahun, Tol Becakayu Akhirnya Diresmikan Jokowi)

Berbagai usaha ini dilakukan pemerintah untuk mendorong angka akses air bersih dan sanitasi. Bambang menjelaskan hingga saat ini hanya 67% masyarakat Indonesia yang terakses air bersih. Sedangkan untuk jumlah masyarakat terakses air bersih secara layak hanya mencapai 71,4%.

"Bayangkan, masyarakat yang tidak terakses sanitasi lebih besar dari penduduk Australia," katanya.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan sebelumnya menuturkan, pendanaan blended finance biasanya digunakan untuk pembiayaan proyek-proyek yang terkait dengan misi Sustainable Development Program (SDG). Menurut Luhut, saat ini ada sekitar US$ 12 triliun dana blended finance yang ada di dunia dan belum tersalurkan.

"Mereka mencari tempat singgah ini uang. Jadi kami dapat buat tempat penampungan ini," kata Luhut. (Baca juga: BUMN Harus Mengerjakan Proyek yang Tak Diminati Swasta)