Sri Mulyani Kawal Pendanaan Proyek LRT di Bandung dan Surabaya
Kedua, melalui tarif dan Viability Gap Fund (VGF) seperti proyek SPAM unggulan. Ketiga, melalui dukungan sebagian penjaminan. Keempat; penjaminan dari risiko politik, misalnya pada proyek pembangkit listrik. (Baca: Cegah Mangkrak, Empat Proyek Jalan Tol Dapat Jaminan Politik)
Sepanjang dua tahun terakhir, pemerintah sudah memberikan fasilitas penyiapan dan transaksi sebesar Rp 194 miliar, dan dukungan kelayakan sebesar Rp 818 miliar. Selain itu, ada penjaminan untuk 13 proyek infrastruktur dengan nilai investasi sebesar Rp 119,12 triliun.
Adapun, tujuh proyek infrastruktur yang diusulkan masing-masing pemerintah daerah yaitu:
- Kereta Light Rapid Transit (LRT) Surabaya jalur utara-selatan sebesar Rp 1,2 triliun dan jalur timur-barat Rp 2,6 triliun.
- Kereta LRT Koridor I dan II di Bandung, Jawa Barat.
- Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di Kota Tangerang senilai Rp 1,1 triliun.
- PLTSa di Makassar, Sulawesi Selatan.
- SPAM di Semarang Barat senilai Rp 1,6 triliun.
- SPAM Pekanbaru
- Rumah Sakit tipe C di Krian Sidoarjo, Jawa Timur, sebesar Rp 268 miliar.
(Baca: Pinjaman Mengucur, Palapa Ring Paket Timur Bisa Rampung 2019)
Jika program pendampingan ini berhasil , Sri Mulyani berharap walikota lain yang ingin mendapat skema pembiayaan sejenis bisa meniru proyek-proyek ini. "Kalau punya proyek-proyek yang bisa diseragamkan template-nya atau standar dari sisi proses proyeknya, kontraknya, bidding process-nya maka proyek yang akan datang dari daerah lain lebih mudah," ujar dia.