Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi menemui Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Indonesia Joseph R. Donovan. Pertemuan inimembahas perintah eksekutif yang dikeluarkan Presiden Donald Trump untuk menelusuri negara-negara penyebab defisit neraca perdagangan AS, termasuk Indonesia.
Keduanya pun sepakat bahwa hubungan bilateral mesti saling menguntungkan. “Saya tadi pagi bicara dengan Dubes AS di Jakarta, executive order itu kan hak kedaulatannya dia,” kata Retno di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kamis (6/4).
(Baca juga: BI Yakin Indonesia Bukan Incaran Sanksi Dagang Trump)
Dalam mengukur baik buruk suatu hubungan bilateral, menurut Retno, pemerintah negara manapun mesti menimbang segala aspek. Boleh jadi dalam hubungan dagang dengan Indonesia, AS mengalami defisit, namun dalam hubungan lainnya diuntungkan. “Kita melihat dalam hubungan bilateral azas saling menguntungkan itu harus ada,” ujarnya.
Petang ini, Retno menyampaikan hasil pertemuan tersebut dalam rapat koordinasi bidang perdagangan internasional yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution. Hadir juga dalam rapat itu Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian. “Rapat sore ini kami akan melihat dengan executive order itu apa yang akan dilakukan oleh Indonesia,” katanya.
Sebelumnya, dalam perintah eksekutif yang dikeluarkan Jumat pekan lalu itu, Kementerian Perdagangan AS diberi waktu selama 90 hari untuk menyusun laporan detail setiap negara dan tiap komoditas impor yang membuat defisit neraca perdagangan AS.
(Baca juga: Pemerintah Tenang Hadapi Isyarat “Lampu Kuning” Trump)
Tahun lalu, Biro Statistik Perdagangan AS menyebut Indonesia membuat neraca perdagangan mereka defisit US$ 13,1 miliar. Hal ini menyebabkan Indonesia menempati negara ke-15 yang memiliki defisit perdagangan terbesar dengan AS. Sementara posisi pertama ditempati oleh Tiongkok, disusul dengan Jepang, Jerman, Meksiko, Irlandia, Vietnam, Italia , Korea Selatan, Malaysia, India, Thailnad, Prancis, Switzerland dan Taiwan.