Menurut Rikrik, kliennya menilai pengambilan data KPPU dianggap tidak sesuai prosedur. Ia bahkan menuding data yang digunakan KPPU berpotensi dimanipulasi.
(Baca juga: Honda dan Yamaha Terlibat Kartel Sepeda Motor Jenis Skuter Matik)
Dalam proses hukum selanjutnya, menurut Rikrik, Yamaha akan menyampaikan data versinya sendiri. “Data dalam sidak penggeledahan tidak bisa kami pertanggung jawabkan karena diambil tidak dalam proses resmi,” katanya.
Bagaimanapun, kliennya akan mempelajari dan mendiskusikan terlebih dahulu putusan tersebut. “Kita lihat putusannya apakah ada hal-hal lain yang fatal. Detail dari putusan yang akan kami lihat delik-delik dari KPPU, termasuk denda kan maksimum dalam UU itu Rp 25 miliar,” katanya.
Sebelumnya, penyelidikan terhadap dugaan kartel ini dilakukan KPPU sejak 2014 lalu. Investigator KPPU menemukan adanya pergerakan harga motor skuter matik Yamaha dan Honda yang saling beriringan. Mereka menganggap adanya perjanjian tak tertulis di antara pimpinan kedua pabrikan itu untuk mengatur harga jual skuter matik.
Sekedar informasi, Kapasitas produksi Sepeda Motor Jenis Skuter Matic 110-125 CC pada 2017 sebanyaj 9,62 juta unit pertahun dari enam pabrikan sebanyak 86 juta unit. Pada tahun 2014 pangsa pasar Honda sebesar 73 persen, Yamaha 26 persen, dan Suzuki 1 persen.
Kandungan dalam negeri jenis sepeda motor ini mencapai 85 persen. Dengan, Kontribusi terhadap GDP sebesar 29 persen, kontribusi terhadap penerimaan pajak sebesar Rp 7 miliar drngan nilai investasi sebesar Rp 7 triliun. Industri sepeda motor mpu menyerap lebih dari 2 juta tenaga kerja.