Pemerintah berencana membiayai proyek kereta ringan atau Light Rail Transit (LRT) rute Jabodebek dengan penerbitan obligasi syariah alias sukuk. Kepastian itu disampaikan Menteri BUMN Rini Soemarno dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati setelah batal memakai dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Rini mengakui pemerintah masih mengkaji skema pembiayaan LRT. Namun, sudah bisa dipastikan bahwa akan ada perusahaan BUMN yang bakal menerbitkan sukuk untuk mendanai proyek tersebut. (Baca juga: Pemerintah Godok Tiga Opsi Pendanaan Non-APBN LRT Jakarta)
“Termasuk sukuk (pembiayaannya). Jadi BUMN yang akan keluarkan instrumennya, kami harapkan ada jaminan dari pemerintah sehingga bunganya lebih rendah,” kata Rini di Jakarta, Rabu (8/2).
Rencananya, penerbitan sukuk tersebut akan diumumkan pada akhir pekan ini. Namun, sayangnya, Rini belum mau membocorkan perusahaan pelat merah yang bakal menerbitkan sukuk yang dimaksud, termasuk nilai sukuk yang diterbitkan. Yang jelas, proyek ini digarap oleh PT Adhi Karya Tbk dan akan menelan dana Rp 22,5 triliun.
Rini hanya memastikan bahwa dengan skema yang dirancang pemerintah, pembangunan proyek LRT bakal selesai tepat waktu yaitu Februari 2019. (Baca juga: Penerimaan Minim, Menkeu Putar Otak Cari Dana Proyek LRT)
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menambahkan, skema pembiayaan yang disiapkan merupakan kombinasi dari komitmen pemerintah berupa public service obligation (PSO) atau penjaminan, juga dalam bentuk penerbitan instrumen investasi.
“Tapi pesannya, kami mencoba menggunakan semua instrumen dan mekanisme yang ada baik di dalam ataupun di luar APBN yang di dalam BUMN. Jadi, kami bisa melaksanakan proyek itu dengan tata kelola yang baik, sesuai aturan, namun bisa memobilisasi dana yang tidak harus selalu murni dari APBN,” kata dia.
Sebelumnya, ia sempat menyampaikan bahwa dirinya fokus mengkaji dua skema. Pertama, kemungkinan tambahan injeksi modal kepada konsorsium Adhi Karya agar bisa segera menyelesaikan proyek tersebut.
Kedua, bantuan dalam bentuk public service obligation (PSO) ataupun jaminan pemerintah untuk pengembalian dana investasinya. Sama optimisnya dengan Rini, ia pun memastikan bahwa pembangunan proyek LRT akan selesai tepat waktu.
Sekadar catatan, bila mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan LRT Jabodebek, ditetapkan bahwa APBN mengganti biaya prasarana yang dibangun oleh Adhi Karya. Namun seiring dengan seretnya penerimaan negara, pemerintah mulai menggodok skema lain. Rencananya, pembahasan soal skema tersebut bakal dibawa dalam rapat dengan Presiden Joko Widodo, pekan depan.
Adapun Jokowi belum mengatakan apapun terkait pendanaan proyek ini. Ia hanya memperhatikan seluruh hambatan pembangunan infrastruktur transportasi ini, baik karena lahan maupun pendanaan. "Karena memang harus dicek dan cek terus," ujarnya, beberapa waktu lalu.