Pemerintah memastikan pembangunan proyek Kereta Listrik Ringan alias light rail transit (LRT) Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (Jabodebek) akan dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Namun, keputusan terkait skema pembiyaan proyek tersebut masih belum ditentukan.
Keputusan tersebut berada di tangan Menteri Keuangan Sri Mulyani. “Apakah dengan pinjaman bank, penerbitan sukuk, atau apa. Nanti Menteri Keuangan yang menentukan," ujar Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta, Rabu (10/1).
Budi Karya mengatakan, terkait pembangunan LRT Jabodebek ini telah dibicarakan dengan PT Adhi Karya (Persero) Tbk. Proses penandatanganan kontrak proyek ditargetkannya paling lambat pada akhir bulan ini.
(Baca juga: Kereta LRT Cawang-Cibubur Siap Beroperasi Maret 2019)
Hanya saja, dana dari pemerintah akan dikucurkan bertahap hingga pembangunannya mencapai tahap akhir. Tahun ini pemerintah akan menggelontorkan dana Rp 1 triliun sebagai modal awal pembangunan proyek ini.
"Tapi atas angsuran itu sendiri kita akan bicara dengan Menteri Keuangan pada minggu ini,”kata Budi Karya.
Sementara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mendesak agar proyek LRT Jabodebek ini secara keseluruhan bisa selesai pada 2019. Meski, Luhut mengaku, mengenai skema pembiayaan dari pemerintah ini masih belum ditentukan.
Ia menyatakan akan melakukan rapat koordinasi lanjutan dengan Budi dan Sri Mulyani pada pekan depan.
(Baca juga: Garap Proyek Kereta LRT Jakarta, WIKA Terhambat Lalu Lintas Padat)
Luhut mengatakan, total nilai proyek pembangunan LRT Jabodebek ini diperkirakan mencapai Rp 23 triliun. Dia pun mengakui, pemerintah hanya akan menggelontorkan dana Rp 1 triliun pada tahun ini. "Karena ada Penyertaan Modal Negara (PMN) (tahun) kemarin sudah Rp 2 triliun juga," ujarnya.
Sementara tu, Direktur Utama Adhi Karya Budi Harto mengatakan, kebutuhan dana untuk tahap awal pembangunan LRT Jabodebek tahun ini sebesar Rp 7 triliun.
Sementara, dengan setoran dana Rp 1 triliun dari pemerintah, maka perusahaan masih membutuhkan dana sekitar Rp 6 triliun untuk segera memulai proyek ini. "Pendanaan tahun ini bisa dari perbankan dan obligasi. Porsinya nanti kita cari yang terbaik," ujar Budi.
(Baca juga: MRT dan LRT Mahal, Pemerintah Diminta Pertimbangkan Moda Lain)
Selain itu, Budi juga berharap pendanaan dari sektor perbankan bisa diperoleh dari gabungan Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yakni Bank Mandiri, BNI, dan BRI. Budi pun menargetkan, penandatanganan pinjaman perbankan ini bisa dilakukan setelah penandatanganan kontrak pembangunan dengan pemerintah.