Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan seluruh paket kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah berhasil mewujudkan 10 capaian. Hal tersebut dikatakan Darmin saat pemaparan hasil kinerja Kabinet Kerja selama dua tahun terakhir ini.
Menurut Darmin, dari 10 capaian tersebut, ada tiga poin yang dianggap sangat sukses. Ketiganya yakni Pusat Logistik Berikat (PLB), izin investasi tiga jam di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), serta sistem pengupahan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 205.
Untuk Pusat Logistik, saat ini sudah ada 28 fasilitas terbangun yang tersebar di penjuru Indonesia. Selain berfungsi untuk mengefisienkan biaya impor barang modal, kehadiran fasilitas tersebut juga mempercepat arus logistik. (Baca: Pusat Logistik Dapat Hemat Cost Recovery Rp 300 Miliar).
“Dwelling time di PLB hanya 1,3 hingga 1,4 hari. Sedangkan di luar rata-rata 3,6 hari,” kata Darmin di Bina Graha, Selasa, 25 Oktober 2016. (Baca: Pangkas Waktu Bongkar Muat, Pemerintah Sidak 4 Pelabuhan).
Menurutnya, untuk izin investasi tiga jam hingga Oktober 2016 ini telah dimanfaatkan oleh 130 perusahaan. Mereka bergerak di berbagai sektor dan berlokasi di sejumlah daerah. Sementara itu, untuk sistem pengupahan telah membantu pengusaha mengurangi perundingan saat menjelang akhir tahun.
Lalu ada insentif bagi kawasan ekonomi khusus, pembiayaan ekspor, kemudahan bagi usaha mikro kecil dan menengah, dan masih banyak lagi,” katanya.
Walau demikian, Darmin mengakui masih ada paket kebijakan ekonomi yang belum maksimal. Misalnya, beberapa poin dalam paket kebijakan ekonomi ketiga. Selain itu, masih ada penyederhanaan aturan dalam paket kebijakan ekonomi pertama yang belum keluar.
Untuk itu, pemerintah telah membuat satuan tugas (satgas) yang khusus memantau implementasi paket kebijakan. Satgas terdiri dari empat kelompok kerja (Pokja) yang memiliki tugas dari promosi hingga penyelesaian masalah terkait paket kebijakan ekonomi. “Terutama pokja empat yang paling kewalahan karena mengurus kasus,” katanya. (Baca: Pengusaha Keluhkan Masih Ada Masalah Koordinasi di Birokrasi).
Sementara itu, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Trikasih Lembong mengatakan deregulasi yang telah dilakukan saat ini sangat membantu mengangkat kepercayaan investor. Hal ini terlihat dari data Perserikatan Bangsa-Bangsa di mana Indonesia merupakan salah satu negara yang diinginkan para Chief Executive Offiver (CEO) untuk berinvestasi.
Dalam daftar tersebut yang dirilis bulan ini, posisi Indonesia berada di peringkat sembilan sebagai negara tujuan investasi utama dunia untuk 2016 - 2018. Posisi tersebut naik dari survei sebelumnya yang menempati tangga 14 untuk periode 2014 – 2016. (Baca juga: Tom Lembong Tawarkan Investasi ke 100 CEO Korea).