Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyatakan pemerintah telah memenuhi janjinya mengenai swasembada pangan. Dalam dua tahun Pemerintahan Jokowi-JK, tiga komoditas pangan yang dijanjikan, yakni padi, bawang, dan cabai, sudah swasembada dan tidak perlu lagi bergantung pada impor.
“Janji pemerintah tiga komoditas tidak impor lagi, kami mendapatkan empat, yakni bawang, cabai, padi, dan Jagung,” kata Amran saat memaparkan Capaian Kinerja Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-JK di Bina Graha, Jakarta (21/10).
(Baca: Dua Tahun Jokowi, Mendag: Presiden Sering Tegur Harga Pangan)
Dia pun merasa harus meluruskan pemberitaan media mengenai adanya impor beras. Menurutnya informasi ini keliru, karena impor beras sebanyak satu juta ton dilakukan pada tahun lalu. Karena beras ini tertahan di luar negeri, masuk ke Indonesia baru pada Januari 2016.
Amran memastikan stok beras hingga hari ini mencapai dua juta ton. Masih cukup untuk beberapa bulan ke depan. Bahkan untuk beras organik, hasil produksi Indonesia dari 44 kabupaten, sudah bisa di jual ke luar negeri. Harganya pun cukup tinggi, mencapai 66 euro per kilogram, atau sekitar Rp 900.000.
Kementerian Pertanian mencatat produksi padi meningkat 11,7 persen. Sedangkan bawang dan cabai naik masing-masing 1,8 persen dan 3,7 persen. Indonesia sudah tidak perlu lagi mengimpor tiga komoditas tersebut. Bahkan untuk bawang juga sudah bisa ekspor.
Dia mengatakan ada satu komoditas lagi yang sebelumnya impor, sekarang produksinya sudah bisa mencukupi kebutuhan dalam negeri, yakni Jagung. Produksi jagung mengalami peningkatan yang sangat signifikan, mencapai 21 persen. Biasanya produksi komoditas ini hanya naik 1 persen setiap tahun.
Dari 12 komoditas pertanian, produksinya hampir semua naik, hanya satu yang turun. "Kendala kami hadapi terhadap komoditas kedelai yang turun 7,2 persen," katanya. Untuk komoditas perkebunan unggulan juga produksinya naik. Produksi kelapa sawit naik 14,4 persen, kakao 13,6 persen, kopi 2,4 persen dan karet 0,1 persen.
Menurut Amran keberhasilan peningkatan produksi pertanian ini didukung dengan program-program pemerintah. Dia menyebutkan beberapa diantaranya adalah pemberian alat dan mesin pertanian, pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana seperti jaringan irigasi serta bendungan.
(Baca: Pemerintah Akan Bangun Kolam 3,9 Juta Hektare Untuk Irigasi Pertanian)
Amran mengaku dari berbagai riset yang dikumpulkan Kementerian Pertanian, tercatat bahwa tingkat kepuasan petani di Indonesia mencapai 76 persen. Ada juga yang menyebut mencapai 79 persen.
Nilai tukar petani (NTP) juga rata-rata meningkat, kecuali di sektor perkebunan. Ini terjadi akibat harga komoditas perkebunan seperti kelapa sawit dan karet yang turun.
Dalam dua tahun ini Kementerian Pertanian juga telah membuka Toko Tani di pasar induk. Dengan adanya toko ini, rantai distribusi bisa dipangkas dari sembilan menjadi tiga. Sehingga harga yang didapat konsumen bisa lebih murah.
Terkait dengan klaim keberhasilan ini, Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menyatakan hal yang berbeda. Lembaga ini menyatakan bahwa dalam dua tahun ini Kementerian Pertanian belum bisa mewujudkan kedaulatan pangan.
Peneliti INDEF Ahmad Heri Firdaus mengatakan ketergantungan terhadap pangan impor terlihat dari nilai impor beras hingga Juli 2016. Dari data INDEF nilai impor beras hingga Juli 2016 mencapai US$ 447,7 juta. Sedangkan nilai impor beras tahun lalu hanya mencapai US$ 351,6 juta. "Ini disayangkan karena kita sedang ingin meningkatkan kemandirian ekonomi," katanya.