Pemerintah menyatakan masalah pembebasan lahan yang selama ini menghambat pembangunan infrastruktur di Indonesia sudah berkurang. Proyek-proyek infrastruktur yang selama ini mandek bisa mulai berjalan.
“Sekarang pembebasan lahan boleh dikatakan tidak banyak masalah,” kata Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil saat memaparkan Capaian Kinerja Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-JK di Bina Graha, Jakarta, Jumat (21/10).
Dia mengatakan pemerintah memberikan perhatian besar pada sektor infrastruktur. Dalam proses pembebasan lahan, pemerintah mengedepankan prinsip penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia, keseimbangan antara kepentingan pribadi dan umum, serta pemberian ganti rugi yang berkeadilan.
Pemerintah telah menetapkan 226 proyek infrastruktur strategis nasional, termasuk pembangunan jalan tol, jaringan kereta api, bandar udara, dan pelabuhan. Sofyan mengaku kementeriannya telah telah memberikan kontribusi, diantaranya pembebasan lahan untuk 27 proyek tol sepanjang 293,7 kilometer.
Secara simultan hingga 2019, kementerian juga akan menyediakan tanah untuk proyek pembangkit listrik 35 gigawatt (GW), jalan tol sepanjang 7.338 kilometer, dan 24 bandar udara. Kemudian lahan untuk jalur kereta api sepanjang 3.258 kilometer, 24 pelabuhan, lima juta rumah, 49 waduk, satu juta hektare jaringan irigasi, 12 kawasan ekonomi khusus (KEK), 15 kawasan industri, 78 unit stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), dan dua kilang minyak.
Kementerian ATR juga akan melakukan reformasi dan pembenahan di internal. Salah satunya dengan memperbaiki sistem, mempermudah perizinan, serta meningkatkan kepatuhan dan disiplin pegawai, khususnya yang berhubungan langsung dengan pelayanan.
Untuk mengatasi masalah pembebasan lahan ini, pemerintah pun berkomitmen akan memberantas praktik mafia tanah. Hal ini dirasa sangat mengganggu proses pembebasan lahan selama ini. Rencananya akan dibentuk satuan tugas (satgas) Sapu Bersih (Saber) Mafia Tanah.
Selain dukungan terhadap proyek infrastruktur, Sofyan juga menjelaskan beberapa capaian lain dalam dua tahun pemerintahan di kementeriannya. Beberapa program yang telah terlaksana antara lain program legalisasi aset melalui Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) yang pada tahun lalu mencapai 912.641 bidang tanah.
Tahun ini targetnya ada 1 juta bidang tanah yang akan mendapat sertifikat baru. Sofyan memastikan percepatan akan terus dilakukan. Tahun depan kementerian ini menargetkan naik lima kali lipat, dengan menerbitkan lima juta sertifikat tanah.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) pernah mengatakan Prona sebenarnya sudah berjalan 35 tahun, tapi hingga saat ini belum juga selesai. Hingga saat ini baru 46 persen tanah yang bersertifikat, belum mencapai setengah dari lahan yang dimiliki masyarakat. “Kami harapkan tahun 2025 seluruh Indonesia sudah pegang sertifikat semuanya," ujarnya.
Sofyan mengatakan jika target ini belum bisa terpenuhi, setidaknya semua tanah tersebut bisa terdaftar di kementeriannya pada 2025. Dengan mendapatkan sertifikat, masyarakat bisa memanfaatkan asetnya untuk mendapatkan modal. Sertifikat ini bisa dijaminkan ke perbankan untuk kegiatan yang produktif. Dia sempat menyebut total nominal yang bisa diagunkan ke perbankan dari sertifikat yang sudah diterbitkan mencapai Rp 52 triliun.
Capaian kinerja Kementerian ATR/BPN juga telah memberikan kontribusi pendapatan negara dari sektor pajak. Perolehan pajak penghasilan (PPh) dari transaksi peralihan hak atas tanah pada tahun lalu mencapai Rp 4,5 triliun. Sementara dalam sembilan bulan tahun ini realisasinya sudah mencapai Rp 4,3 triliun.
Selain penerimaan pajak di tingkat pusat, kementerian juga menyumbang pendapatan pajak untuk pemerintah daerah, yakni dari bea perolehan hak atas tanah (BPHTB). Pada tahun lalu, total perolehan BPHTB mencapai Rp 13,8 triliun dan hingga 20 Oktober tahun ini sebesar Rp 9,7 triliun.