Pemerintah akan mendorong perusahaan negara untuk masuk dalam industri hulu peternakan. Rencananya Badan Usaha Milik Negara akan ditugaskan untuk memulai usaha pembibitan dan pakan ternak. Ini dilakukan agar pemerintah bisa lebih mudah menstabilkan harga unggas tersebut.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan saat ini 95 persen usaha peternakan ayam ras pedaging (broiler) ini dikuasai oleh perusahaan besar yang terintegrasi. Hanya 5 persen peternak mandiri.
Perusahaan ini menguasai peternakan ayam hulu mulai dari pembibitan penggemukan, hingga memproduksi pakan ternaknya. Akibatnya masyarakat yang usahanya beternak ayam sangat sulit untuk bersaing. Kurangnya penguasaan sarana produksi dan efisiensi usaha membuat harga jual peternak relative lebih tinggi.
“Kita harus masuk ke hulu industri pengunggasan ini. Harus mulai merancang kebijakannya dari sekarang,” ujar Darmin dalam Rapat Koordinasi Terbatas Penyehatan Struktur Industri Peternakan Ayam, di Kantornya, Jakarta, Jumat (13/5). (Baca: Harga Pangan Naik, Kalla: Hadiah Lebaran untuk Petani)
Menurut Darmin, BUMN yang berpeluang besar akan ditunjuk pemerintah untuk menjalankan tugas ini adalah PT Berdikari (Persero). Saat ini BUMN peternakan tersebut masih fokus dalam bisnis ternak sapi. Nantinya Berdikari akan memperluas usahanya ke ternak ayam, mulai dari indukan (grandparent stock/GPS), bibit (day old chick/DOC), beserta pakannya.
Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan dari hasil rapat ini, pihaknya akan menyiapkan BUMN yang akan menjalankan tugas tersebut. Dia juga diminta untuk melakukan mempelajari dan memperhitungkan keseluruhan bisnis ini. Ini dibutuhkan sebelum menugaskan BUMN untuk mulai masuk ke bisnis tersebut.
“Kami diberikan waktu satu minggu. Nanti akan kami presentasikan (dalam rakor berikutnya),” ujar Rini, usai rakor tersebut. (Baca: Pemerintah Prioritaskan Empat Industri untuk Dikembangkan)
Dalam rapat tersebut Menteri Perindustrian Saleh Husin mengusulkan agar pemerintah juga membantu industri pengolahan ayam. Caranya dengan membuka keran impor Mechanically Deboned Meat (MDM). MDM adalah daging ayam giling yang diperoleh dari pemisahan daging yang melekat pada tulang kerongkongan dan tulang, sisa pembuatan produk daging tanpa tulang (boneless).
MDM digunakan sebagai bahan baku perusahaan pengolahan seperti nugget dan sosis. Sejak 2013, pemerintah melarang impor produk tersebut, sementara industri yang ada di dalam negeri belum bisa mencukupi kebutuhan. Makanya, banyak industri pengolahan terpaksa menggunakan MDM kualitas rendah dengan harga tinggi.
“Di sini harga MDM Rp 17 ribu – 18 ribu. Sementara kalau impor katakan dari Belanda, harganya kira-kira hanya Rp 8 ribu – 10 ribu,” ujarnya. Padahal sekitar 60-70 persen biaya industri pengolahan berasal dari bahan baku tersebut.
Saleh mengusulkan agar impor MDM kembali dibuka sebanyak 6.000-6.500 ton per tahun. Sehingga bisa menekan biaya industri pengolahan, dan industri lain yang menggunakan bahan baku serupa seperti pakan ternak. (Baca: Ada Permainan Harga, Bulog Akan Intervensi Tata Niaga Bawang)
Dalam rapat tadi, usulan ini belum selesai dibahas. Masih ada beberapa kementerian yang menolak. Saleh pun mengaku akan kembali mengusulkan hal ini dalam rapat berikutnya pada 23 Mei mendatang.