Moratorium Pembukaan Lahan, BPDP Sawit: Tunggu Arahan Presiden

Ardiles Rante / Greenpeace
Asap membumbung dari pembakaran kayu di lahan konsesi milik PT Berkat Citra Abadi di Merauke, Papua. Tak sedikit hutan di Kabupaten Merauke ditebang untuk digunakan sebagai perkebunan kelapa sawit.
Penulis: Miftah Ardhian
Editor: Safrezi Fitra
18/4/2016, 18.38 WIB

Jokowi menilai lahan kelapa sawit yang telah ada saat ini sudah cukup, dan dapat ditingkatkan lagi kapasitas produksinya dengan memaksimalkan potensi yang ada. "Lahan yang sekarang sudah ada asal bibitnya itu betul, bibitnya benar, sudah mungkin produksi bisa lebih dari dua kali. Ini kalau bisa dikerjakan (produksi) itu bisa naik," ujarnya.

Saat ini jumlah total lahan yang digunakan untuk perkebunan sawit sekitar 10-11 juta hektare. Adapun produktivitasnya hanya 2-4 ton per hektare. Padahal produktivitas sawit sebenarnya bisa digenjot hingga 6-8 ton per hektare. Artinya produksi sawit masih bisa ditingkatkan tanpa perlu menambah lahan baru.

Terlepas dari alasan dan seperti apa bentuk moratorium ini nantinya, BPDP Sawit tetap berkomitmen untuk turut mensejahterakan petani sawit kecil. Menurut Bayu, pihaknya telah melakukan banyak hal untuk meningkatkan produktivitas dan membantu pengembangan sawit bagi petani kecil.

Salah satunya program peremajaan lahan sawit dalam bentuk dukungan keuangan. “BPDP Sawit telah memberikan dukungan keuangan untuk 2 koperasi petani di Riau dengan lahan 670 hektar dan 375 petani, bekerja dengan dua Bank. Lalu, 2 koperasi di Musi Bayuasin,” ujar Bayu. (Baca: Program Peremajaan Akan Membuat Harga Sawit Naik)

Program lainnya, terkait riset dan pengembangan sawit yang anggarannya mencapai Rp 62 miliar. Sepanjang kuartal I tahun ini, ada 46 kegiatan riset senilai Rp 46 miliar. BPDP Sawit juga meminta riset khusus, yaitu pembuatan bahan pemadam kebakaran berbasis minyak sawit dan bioethanol dari batang sawit yang sudah tua.

Demi memajukan pengetahuan mengenai sawit, BPDP Sawit mengadakan pelatihan bagi 270 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di 12 provinsi. Ada juga beasiswa berbentuk pelatihan satu tahun bagi 300 penjaga perkebunan sawit. BPDP sawit juga mengundang media dan opinion maker Rusia dan Perancis untuk melakukan promosi sawit Indonesia. Terakhir, BPDP Sawit juga meluncurkan sistem pembayaran elektronik agar semua transaksi dapat tercatat.
Halaman: