Pemerintah Akan Bentuk Tim Khusus Percepatan Kawasan Industri

Menurut Imam, kepemilikan pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di kawasan industri baru enam persen atau sekitar tiga ribu hektare dari total 50,2 ribu hektare. Nah, 94 persennya dikuasai swasta. Bila dibandingkan dengan negara lain, porsi tersebut tentu tertinggal jauh. Misalnya, Jepang menguasaia 85 persen, Taiwan 90 persen, Singapura 85 persen, dan Malaysia 78 persen. Oleh karen itu, hadirnya BLU diharapkan pemerintah bisa mengusai hingga separuhnya.

Selain mengandalkan BLU dan BUMN, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga akan dilibatkan dalam pembangunan kawasan industri. “Apalagi, kawasan industri adalah infrastruktur dasar yang wajib disediakan pemerintah,” kata Imam. Ujung-ujungnya, bila terlaksana, pertumbuhan ekonomi yang sedang lesu akan terdorong lebih bergairah. (Baca pula: Investor yang Masuk Kawasan Ekonomi Khusus Dapat 9 Insentif).

Pertumbuhan ekonomi yang kurang bagus, sejumlah ekonom memperkirakan hingga akhir tahun hanya tumbuh 4,8 persen, memang sudah memicu pengangguran lantaran sejumlah perusahaan melakukan efisien seperti melakukan pemutusan hubungan kerja. Lebih-lebih ketika angkatan kerja bertambah yang tidak diiringi dengan lapangan kerja baru.

Sebagai solusi untuk menekan tingkat pengangguran, pengusaha meminta pemerintah melakukan dua hal utama: mengimplementasikan paket kebijakan ekonomi dan mempercepat belanja modal 2016. Dengan dua tips itu, dunia usaha yang terhempas perlambatan ekonomi akan kembali menggeliat.

Sebelumnya, Ketua I Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Jongkie Soegiarto mengatakan apabila dua hal tersebut dikerjakan, produksi perusahaan akan membaik yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja, atau mengurangi pengangguran. Di sisi lain, daya beli masyarakat akan membaik. "Ada efek domino dari perlambatan ekonomi,” kata Jongkie.