Bulog Distribusikan Bansos Beras Tahap II di Jabodetabek

Perum Bulog kembali menyalurkan bantuan sosial (bansos) beras Presiden tahap kedua di  wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek). Bansos tersebut ditujukan untuk 1,85 juta keluarga miskin dan rentan yang terdampak Covid-19.

“Untuk bansos Presiden tahap kedua ini  langsung saya awasi karena merupakan amanah untuk menjaga kepentingan rakyat banyak,” kata Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso, seperti dikutip dari keterangan pers, Rabu (3/6) usai meninjau kesiapan beras bansos.

Pria yang akrab disapa Buwas ini menjelaskan, penyaluran bansos Presiden dilakukan melalui program Kementerian Sosial. Sedangkan Bulog saat ini bertugas untuk menyediakan stok beras bagi keluarga miskin. Proses penyaluran beras tersebut telah dimulai sejak 1 Juni lalu.

(Baca: Pemerintah Berikan Bansos bagi Warga Terdampak Corona hingga Desember)

Bulog telah membentuk tim monev (monitoring dan evaluasi) yang bertugas memantau dan mengawasi penyaluran beras untuk keluarga penerima manfaat.

Menurutnya, tim monev mendapatkan dukungan penuh pemerintah. "Jadi Bulog bisa menjamin bahwa program ini berjalan lancar,” katanya.

Dia mengklaim, tim monev telah bekerja dengan cepat dan efektif dalam memantau dan menyelesaikan berbagai temuan, baik berupa keluhan warga maupun gangguan dalam proses distribusi bansos Presiden.

Beberapa hasil temuan tim monev, antara lain berupa keluhan warga mengenai kualitas beras dan timbangan yang tidak sesuai. Salah satu keluhan ditemukan di kawasan Matraman, Jakarta Timur dan kawasan perumahan menteri di Jalan Denpasar, Jakarta Selatan.

(Baca: Terdampak Corona, Pemohon Bansos Jawa Barat Melonjak Tiga Kali Lipat)

Setelah melakukan pengecekan, tim monev menemukan ada dua sumber pemasok. Sementara Budi memastikan penyaluran bansos beras Presiden sudah sesuai aturan dengan kualitas beras premium.

Ia juga menegaskan, bahwa segala  upaya mendiskreditkan Bulog akan ditangani secara tegas sesuai hukum yang berlaku. Bulog pun akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat maupun daerah untuk membantu program pemerintah.