RI Masih akan Impor Bawang Putih, DPR Minta Kementan Benahi Regulasi
Indonesia masih akan bergantung pada impor untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri beberapa komoditas hortikultura, salah satunya yaitu bawang putih. Apalagi defisit bawang putih tahun ini diproyeksikan mencapai 532.564 ton.
Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian (Kementan) Prihasto Setyanto menyebutkan bahwa kebutuhan bawang putih selama beberapa bulan ke depan masih dapat dicukupi dari stok tahun lalu sekitar 134 ribu ton.
Namun, pada Januari stok sudah berkurang menjadi 85 ribu ton setelah dikurangi konsumsi dalam negeri. Kemudian pada Februari, diproyeksikan stok bawang putih kembali berkurang menjadi sekitar 42 ribu ton
“Kemudian di bulan Maret dan April, stok sudah minim, berkisar 4.000 ton untuk kebutuhan bawang putih,” ujar Prihasto dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IV DPR, Selasa (19/1).
Kementan memprediksi konsumsi bawang putih rumah tangga pada Januari mencapai 41.492 ton, dengan produksi dalam negeri berkisar 2.042 ton. Sementara pada Februari konsumsi diperkirakan 37.477 ton dengan produksi 3.386 ton.
Produksi bawang putih pada Maret diproyeksikan naik menjadi 18.924. Namun, konsumsi rumah tangga ikut naik menjadi 41.492 ton. Adapun April konsumsi diperkirakan 41.565 ton dengan produksi 15.322 ton.
Sementara produksi bawang dalam negeri pada Mei diproyeksi hanya 7.842 ton dengan konsumsi rumah tangga sebanyak 43.961 ton. Di bulan Juni, produksi naik menjadi 9.234 ton dengan konsumsi yang meningkat menjadi 40.154 ton. Kemudian pada Juli produksi diperkirakan 10.923 ton dan konsumsi 41.820 ton.
Databoks impor bawang putih enam tahun terakhir, sampai dengan 2019:
Oleh karena itu, Kementan mengambil kebijakan impor guna memenuhi kebutuhan stok bawang di Indonesia. Saat ini importir pun sudah mulai mengajukan rekomendasi impor produk hortikultura (RIPH). Rinciannya yaitu RIPH sayur-sayuran 83.696 ton, dan buah-buahan 73.356 ton.
Untuk bawang putih, sementara ini pengajuan RIPH baru tercatat 46.980 ton. Tahun lalu volume pengajuan RIPH sebesar 724.589 ton dengan realisasi 461.725 ton atau 63,72%. “Ini angka real yang didapatkan dari Badan Pusat Statistik (BPS),” kata Prihasto.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin menilai seharusnya Kementan membuat regulasi atau kebijakan impor baru khususnya untuk menjamin ketersediaan stok, gudang, dan lainnya.
Sudin menyebutkan, hal ini bertujuan untuk meminimalisir kepentingan pribadi, sekaligus menertibkan importir. “Tahun 2019-2020 itu ngaco. Importir yang tidak punya gudang, dikasih izin RIPH. Kemudian alamat kantor yang tidak jelas, dikeluarkan SIP. Ini kan melanggar aturan,” ujarnya.
Oleh sebab itu, dia meminta Kementan berkaca pada Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang rutin mendisiplinkan importir. Dalam realisasinya, Kemendag terlebih dahulu mengecek gudang perusahaan, serta kesiapan pendingin dalam mendistribusikan barang.