Dilarang Jokowi, Ini Rincian Ekspor Bahan Baku Minyak Goreng

ANTARA FOTO/Septianda Perdana/hp.
Petugas operator mengawasi penyaluran Cruid Palm Oil (CPO) di Pelabuhan Belawan Medan, Sumatera Utara, Selasa (28/7/2020).
Penulis: Tia Dwitiani Komalasari
22/4/2022, 19.13 WIB

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang ekspor bahan baku minyak goreng mulai Kamis (28/4). Kebijakan ini berlaku hingga batas waktu yang belum ditentukan.

Jokowi mengatakan, tujuan kebijakan ini adalah untuk menuhi pasokan serta menekan harga minyak goreng dalam negeri. Keputusan larangan ekspor bahan baku minyak goreng ini diambil dalam rapat kabinet tentang pemenuhan kebutuhan pokok rakyat, terutama ketersediaan minyak goreng di dalam negeri.     

“Saya akan terus memantau kebijakan ini agar minyak goreng melimpah dan harga terjangkau," kata Jokowi dalam konferensi pers, Jumat (24/4).

Baca Juga

Selama ini crude palm oil (CPO) atau minyak sawit mentah yang merupakan bahan baku minyak goreng menjadi andalan ekspor Indonesia. Berdasarkan data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), nilai ekspor minyak sawit mentah mencapai US$ 35 miliar pada 2021. Nilai ini meningkat 52,8% dari US$ 22,9 miliar pada 2020.

Naiknya nilai ekspor ini berkat melambungnya harga rata-rata CPO pada 2021 yang mencapai US$ 1.194 per ton. Harga tersebut naik 67% lebih dibandingkan US$ 715 per ton pada 2020.

Total volume ekspor CPO dan olahannya mencapai 34,23 juta ton pada 2021. Berdasarkan jenis produknya, minyak sawit yang diekspor Indonesia dari CPO sebanyak 2,73 juta ton dan olahan CPO sebanyak  25,7 juta ton. 

Kemudian ekspor Laurik 1,48 juta ton, Biodiesel sebesar 163.000 ton, dan Oleokimia 4,14 juta ton.

Meski nilai ekspor meningkat, produksi CPO lebih rendah daripada 2020. Produksi CPO tercatat sebesar 46,89 juta ton pada 2021, turun dibandingkan 47,03 juta ton pada 2020.

Baca Juga

Sebelumnya, Jokowi meminta Kejaksaan Agung untuk mengusut tuntas dugaan korupsi terkait persetujuan ekspor CPO. Kejagung telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus ini.

Empat tersangka tersebut adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Indrasari Wisnu Wardhana; Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Group, Stanley MA; Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, Parulian Tumanggor; serta General Manager PT Musim Mas, Togar Sitanggang.