Anggaran Berkurang, PUPR Tidak Bangun Bendungan Baru pada 2023
Pagu anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun anggaran 2023 mencapai Rp 98,2 triliun atau turun 2,37% dari anggaran Kementerian PUPR tahun anggaran 2022 senilai Rp 100,6 triliun. Pagu yang diberikan Kementerian Keuangan hanya 61,52% dari pagu indikatif Kementerian PUPR tahun anggaran 2023 senilai Rp 159,61 triliun.
Dengan kata lain, ada kebutuhan tambahan anggaran senilai Rp 61,04 triliun untuk melakukan semua rencana proyek infrastruktur pada 2023. Khusus proyek sumber daya air (SDA), anggarannya susut 12,88% dari anggaran tahun 2022 senilai Rp 41,2 triliun menjadi 35,89 triliun.
Alhasil, Kementerian PUPR tidak mengalokasikan anggaran untuk pembangunan bendungan baru dan revitalisasi danau pada 2023. Dalam paparan Kementerian PUPR, pemerintah hanya akan melanjutkan pembangunan 23 bendungan pada 2023.
"Semua pekerjaan harus dapat kami selesaikan pada 2024. Jadi, ini juga menjadi pegangan kami dalam penyusunan program 2023 dan 2024 nantinya," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR, Kamis (9/6).
Total alokasi anggaran pada proyek bendungan dan danau pada 2023 mencapai Rp 9,52 triliun. Anggaran tersebut akan menjadi sumber dana pembayaran proyek tahun jamak (MYC) konstruksi bendungan Keureuto, Rukoh, Tiga Dihaji, Karian, Cipanas, Leuwikeris, Bener, Jragung, Jlantah, Bagong, Pamukkulu, Budong-Budong, Ameroro, Sidan, Tiu Suntik, Meninting, dan Temef.
Basuki mengatakan, air dari beberapa bendungan akan mulai dimanfaatkan. Oleh karena itu, akan dibangun prasarana air baku di Bendungan Gongseng, Tukul, Bendo, Pidekso, Lolak, dan Paselloreng.
Kementerian PUPR juga akan membangun daerah irigasi dengan total cakupan lahan 6.900 hektar. Daerah irigasi yang dimaksud adalah Lematang (Sumatra Selatan), Slinga (Jawa Tengah), Baliase dan Gilireng (Sulawesi Selatan), Bintang Bano dan Beringin SIla di (Nusa Tenggara Barat), dan Wanggar (Papua).
"Ini kebanyakan daerah irigasi yang sudah mempunyai bendung dan juga memanfaatkan air dari bendungan yang sudah selesai," kata Basuki.
Di sisi lain, pagu anggaran infrasturktur konektivitas darat tercatat naik tipis 1,38% dari anggaran 2022 senilai Rp 39,7 triliun menjadi Rp 40,25 triliun. Namun demikian, hanya target proyek jalan tol yang naik dari 9,2 kilometer (Km) menjadi 15 Km pada 2023.
Total pagu anggaran proyek jalan tol pada 2023 adalah Rp 2,55 triliun. Proyek jalan bebas hambatan yang akan mendapatkan dana tersebut adalah Tol Serang-Panimbang dan Semarang-Demak.
"Ini 15 kilometer yang ditangani APBN, sedangkan (panjang jalan tol yang ditangani) dari investasi akan jauh lebih panjang dari ini. Ini merupakan bagian dari VGF (viable gap fund)," kata Basuki.
Berdasrkan data Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Tol Semarang- Demak memiliki total panjang 27 Km dengan total investasi mencapai Rp 15,3 triliun. Sementara itu, total panjang Tol Serang-Panimbang mencapai 83,67 Km dengan total investasi senilai Rp 8,58 triliun.
Kementerian PUPR mencatat jumlah bendungan di Indonesia mencapai 205 unit hingga 2021 yang tersebar di 16 provinsi. Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan provinsi yang memiliki jumlah bendungan paling banyak mencapai 72 unit.