Pupuk Indonesia: Jokowi Telah Upayakan Pasokan KCL dari Rusia

ANTARA FOTO/Dedhez Anggara/foc.
Petani menebar pupuk di areal sawah desa Brondong, Kecamatan Pasekan, Indramayu, Jawa Barat, Jumat (8/1/2021). Petani daerah itu mengaku kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi akibat terjadinya kelangkaan sejak Desember 2020 lalu dan pupuk subsidi tahun 2021 mengalami kenaikan harga sekitar Rp.300 hingga Rp.450 per kilogram.
15/7/2022, 16.57 WIB

PT Pupuk Indonesia menyatakan bahwa bahan baku produksi pupuk dalam negeri aman, meskipun Perang Rusia-Ukraina sempat menghambat pasokan Kalium (K).  Saat ini, industri pupuk Indonesia masih mengandalkan impor untuk memenuhi bahan baku Kalium dan Fosfat (P). 

Direktur Pemasaran Pupuk Indonesia, Gusrizal, mengatakan bahwa Industri pupuk nasional biasanya mengimpor bahan baku Kalium dari Kanada, Belarusia, dan Rusia. Sementara itu, bahan baku fosfat biasanya diimpor dari negara-negara di Afrika Utara dan Timur Tengah.

"Kalau (impor) P, kami masih agak sedikit longgar, (tapi negara asal impor K) itu sekarang daerah-daerah konflik. Kami menyampaikan terima kasih kepada Presiden (Joko Widodo) yang telah mengupayakan pasokan KCL (Kalium Klorida) dari Rusia," kata Gusrizal dalam Sosialisasi Kebijakan tentang Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian, Jumat (15/7).

Pemenuhan pasokan bahan baku itu dibutuhkan agar Pupuk Indonesia bisa memproduksi jenis pupuk subsidi yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian (Kementan). Kementan menetapkan jenis pupuk yang disubsidi pemerintah ada dua, yakni urea dan NPK.

Pupuk Indonesia akan memproduksi pupuk Urea bersubsidi pada tahun ini sebesar 4 juta ton, sementara itu alokasi pupuk NPK bersubsidi mencapai 2,4 juta ton. Total alokasi pupuk subsidi sebanyak 6,4 juta ton tersebut mencapai 51,57% dari total produksi Pupuk Indonesia.

Gusrizal menjelaskan Pupuk Indonesia memiliki stok pupuk Urea sebanyak 867.781 ton dan pupuk NPK sebanyak 331.754 pada awal 2022. Sepanjang 2022, Pupuk Indonesia berencana untuk memproduksi pupuk Urea sebanyak 8,09 juta ton dan pupuk NPK mencapai 3,08 juta ton.

Alokasi Kementan

Kementerian Pertanian (Kementan) mencatat volume pupuk bersubsidi yang bisa ditopang pemerintah tidak lebih dari 9 juta ton atau senilai Rp 25,27 triliun pada 2022. Adapun Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) pupuk bersubsidi tahun ini adalah 24,3 juta ton.

Kementerian Keuangan mencatat realisasi anggaran pupuk bersubsidi pada Januari-Mei 2022 mencapai mencapai Rp 6,03 triliun atau 41,19% dari total belanja subsidi non energi sebesar Rp 14,63 triliun. Belanja subsidi pupuk naik 80,3% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Jika dilihat dari sisi penyaluran volume pupuk bersubsidi selama periode Januari-Mei 2022 juga terdapat peningkatan sebesar 13,50%. Subsidi pupuk ini diberikan untuk jenis pupuk urea, SP-36, ZA, NPK dan organik granul.

"Pemerintah diharapkan dapat memperkuat implementasi subsidi pupuk yang tepat sasaran pada petani untuk meningkatkan produktivitas hasil pertanian dalam rangka mengantisipasi terjadi krisis pangan," kata Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Hamka Baco Kady dalam rapat kerja dengan pemerintah, Senin (27/6).

Reporter: Andi M. Arief