Menko Airlangga menyampaikan bahwa anggaran kementerian yang diblokir Rp 50,14 triliun akan digunakan untuk bansos dan pupuk subsidi tambahan. Rencana ini, sudah disetujui oleh Presiden Jokowi.
Presiden Jokowi akan menambah anggaran pupuk subsidi senilai Rp 14 triliun dari APBN. Namun terkait alokasi anggaran tersebut masih menunggu pembahasan dari Kementan dan DPR.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan tidak ada kelangkaan pupuk subsidi menjelang masa tanam pada awal 2024. Sebab, aturan mengenai penerima bantuan tersebut sudah ia ubah.
Sebanyak 1.077 distributor akan mendukung penyaluran pupuk bersubsidi pada 2024. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan ketahanan pangan.
Stok pupuk bersubsidi Pupuk Indonesia untuk wilayah timur Indonesia terdiri dari Urea sebesar 217.671 ton dan NPK sebesar 157.821 ton, termasuk NPK Kakao.
Sejumlah petani mengeluhkan kepada Ombudsman terkait Kartu Tani Digital yang tidak kunjung diterbitkan oleh pemerintah, sehingga kesulitan mendapatkan pupuk subsidi.