Kejar Target Kontrak Baru, Hutama Karya Incar Proyek IKN Nusantara

ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/wsj.
Pekerja menyelesaikan pembuatan prasasti bergambar peta Indonesia di titik nol kilometer Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (19/4/2022). Prasasti tersebut dibangun di atas tanah dan air dari 34 provinsi di Indonesia yang telah disatukan.
Penulis: Andi M. Arief
Editor: Tia Dwitiani Komalasari
8/8/2022, 17.52 WIB

PT Hutama Karya berhasil meraih kontrak baru senilai Rp 5,83 triliun pada semester I-2022. Artinya, perusahaan plat merah tersebut harus mendapatkan kontrak baru senilai Rp 29,57 triliun untuk mengejar target kontrak baru tahun ini sejumlah Rp 35,4 triliun. 

Direktur Operasi I Hutama Karya Gunadi optimistis dapat mengejar target tersebut. Salah satu strategi yang akan diterapkan adalah mengejar proyek-proyek dalam pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara yang akan dilelang pada semester II-2022. 

"Kami menargetkan proyek-proyek dari sektor infrastruktur jalan tol, jembatan, gedung-gedung perkantoran, hingga prasarana air bersih dan sanitasi yang akan dilelang dalam projek IKN,” kata Gunadi dalam keterangan resmi, Senin (8/8). 

Gunadi menyatakan, salah satu keunggulan Hutama Karya dalam memenangkan tender IKN Nusantara adalah pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS). Maka dari itu, Hutama Karya berniat mengikuti proses tender secara umum berusaha seoptimal mungkin mengoperasikan kapasitas dan kapabilitas perusahaan.

Baca Juga

Di samping itu, Gunadi berencana untuk bekerja sama dengan pihak swasta maupun perusahaan negara dalam membangun IKN Nusantara. Kementerian PUPR mendata kebutuhan dana konstruksi KIPP IKN Nusantara adalah Rp 43,73 triliun. Sementara itu, alokasi konstruksi Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN pada 2022 adalah Rp 5,07 triliun. 

Hingga 2024, alokasi anggaran pembangunan IKN Nusantara terbesar ditujukan untuk pembangunan gedung dan permukiman KIPP atau senilai Rp 22,25 triliun. Sementara itu, anggaran konektivitas darat KIPP senilai Rp 17,22 triliun, sedangkan pembangunan infrastruktur air akan menelan biaya sekitar Rp 3,25 triliun.

Gunadi mencatat mayoritas kontrak baru pada semester I-2022 berasal dari proyek konstruksi jalan dan jembatan atau hingg 45,47%. Sementara itu, proyek Rekayasa, Pengadaan, dan Konstruksi (EPC) pihak swasta menyumbang hingga 41,84%. 

Baca Juga

Beberapa proyek besar yang mendorong capaian kontrak baru Hutama Karya pada Januari-Juni 2022 adalah proyek RS Sanglah, Menara Turyapada di Bali, dan revitalisasi Gedung Parkir TMII.

“Sampai dengan semester I-2022, kontrak baru dari swasta mendominasi perolehan kontrak baru Hutama Karya dengan kontribusi mencapai 50,40%, disusul oleh pemerintah sebesar 26,50% dan BUMN sebesar 23,09%," kata Gunadi. 

Sementara itu, sejumlah investor asal Hong Kong dikabarkan berminat menanamkan modalnya dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur. Minat para investor tersebut utamanya di bidang infrastruktur, transportasi, perumahan, gedung perkantoran, dan fasilitas umum lainnya.

Reporter: Andi M. Arief