Tiga Sektor Properti Potensial di IKN Nusantara

ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/rwa.
Pekerja merawat bibit berbagai jenis pohon di persemaian transit pusat Persemaian Mentawir di lokasi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kamis (18/8/2022).
31/8/2022, 17.51 WIB

 

Lembaga konsultan properti Knight Frank Indonesia menyebutkan ada tiga sektor properti potensial atau diperlukan untuk segera dibangun dan tumbuh di ibu kota negara (IKN) Nusantara. Tiga sektor properti tersebut berfungsi sebagai fasilitas publik yang didukung pengelola kota untuk mendorong serta mengoperasionalkan IKN
 
Berdasarkan survei Knight Frank Indonesia, tiga sektor utama tersebut adalah gedung perkantoran; kemudian pembangunan sektor hunian sebagai tempat tinggal para ASN, TNI, dan Polri; serta sektor ritel. Pada 2023, pemerintah sudah mulai membangun 19 proyek infrastruktur yang diantaranya membangun kawasan inti pusat pemerintahan dengan menggunakan dana dari APBN.

Sementara pembangunan pemukiman untuk Aparatur Sipil Negara atau ASN rencananya akan mulai dibangun melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha atau KPBU pada 2023. Sementara pembangunan sektor ritel yang kemungkinan besar dilakukan swasta belum mendapatkan pemberitahuan lebih lanjut.
 
Senior Research Advisor Knight Frank Indonesia, Syarifah Syaukat, mengatakan bahwa sektor ritel perlu dibangun untuk menyediakan layanan kota. Pembangunan sektor ritel dapat mendorong beroperasinya kawasan IKN Nusantara.
 
 
"Kami menemukan bahwa temuan sektor ritel ini tidak hanya ritel besar dan ritel yang bersifat private, namun juga ritel yang bersifat publik hingga ritel bersifat small scale yang perlu dibangun untuk menyediakan layanan kota," ujar Syarifah di Jakarta, Rabu (31/8).
 
Pemerintah menargetkan untuk memindahkan ASN, TNI, Polri pusat ke IKN pada 2024. Oleh karena itu ketika terjadi pemindahan, IKN harus sudah memiliki fasilitas memadai untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Pembangunan IKN Dimulai

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memulai kegiatan pembangunan infrastruktur dasar Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur. Hal itu ditandai dengan penandatangan kontrak pekerjaan pembangunan IKN tahun anggaran 2022 sebanyak 19 paket di Auditorium Kementerian PUPR, Jakarta, Senin (29/8).
 
Setelah selesai proses lelang oleh Ditjen Bina Konstruksi, telah dilakukan juga penandatanganan kontrak sebanyak 19 paket pekerjaan dengan nilai sebesar Rp5,3 triliun. Secara rinci, Ditjen Sumber Daya Air total membawahi 6 paket dengan nilai kontrak Rp42,8 miliar, Ditjen Bina Marga sebanyak 8 paket dengan nilai kontrak Rp4,599 triliun, Ditjen Cipta Karya sebanyak 4 paket dengan nilai kontrak sebesar Rp111,9 miliar, dan Ditjen Perumahan sebanyak 1 paket dengan nilai kontrak Rp567 miliar.

 "Kementerian PUPR telah menyusun rencana atau tahapan pembangunan infrastruktur dasar di IKN Nusantara periode 2022-2024 dengan total anggaran sebesar Rp43,73 triliun. Pada tahun 2022, anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan IKN sebesar Rp5,1 triliun," kata Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono.

 
Berikut rincian anggaran IKN Nusantara pada 2022:
 
Reporter: Andi M. Arief, Antara