Ombudsman Bakal Tindak Pengusaha Jual Pupuk Subsidi di Atas HET
Ketua Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi atau GMPK Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Guntur Nugroho, mengungkapkan pihaknya menemukan sejumlah pengusaha yang menjual pupuk subsidi di atas Harga Eceran Tertinggi atau HET.
Guntur menyampaikan kepada Ombudsman bahwa penjualan pupuk subsidi di atas HET terjadi hampir di seluruh wilayah Lumajang. Namun demikian, dia tidak menjelaskan secara rinci terkait keterangan harga di atas HET tersebut.
“Di 2022 ini kami mencoba melakukan penelusuran terkait pupuk subsidi dan kami temukan di seluruh kios di pasaran bahwa 99% di Lumajang itu menjual di atas HET,” ujar Guntur dalam acara Konferensi Pers Ombudsman melalui daring, Selasa (21/2).
Selain itu, Guntur menuturkan permasalahan lainnya juga datang dari kondisi kuota pupuk subsidi di Kabupaten Lumajang yang belum sepenuhnya terpenuhi dan mengalami kelangkaan.
Menurutnya, dari sejak pengajuan subsidi, petani di Kabupaten Lumajang baru menerima kuota pupuk subsidi sekitar 60-70% dari total 100% pengajuan. Kelangkaan pupuk subsidi tersebut membuat pengusaha mengambil kesempatan untuk menjual pupuk di atas HET.
“Kuota Kabupaten Lumajang memang tidak 100% telah dikeluarkan oleh Pupuk Indonesia, ini menjadi awal permasalahan di Kabupaten Lumajang,” ujar Guntur.
Untuk menyelesaikan masalah tersebut, Guntur melaporkan hal itu kepada pihak berwajib guna memberi efek jera kepada para pengusaha nakal. Namun demikian, dia menilai pihak berwajib masih belum maksimal dalam menangani kasus ini.
“Saya sudah diskusi dengan KP3 (Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida) Lumajang, sangat minim mungkin 1 kali saja setahun, mereka bergerak sosialisasi bersama kawan-kawani inspektorat daerah. Kami juga pernah memberi surat hearing pada DPRD Lumajang, namun tetap tidak ditindaklanjuti dan ditangani dengan baik,” tutur Guntur.
Menanggapi permasalahan tersebut, Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika mengatakan, bahwa pihaknya akan mengambil sikap jika penjualan di atas HET masih terjadi di sejumlah daerah, dan akan menindaklanjuti permasalahan tersebut.
“Kami akan berkoordinasi dengan kantor Ombudsman Jawa Timur dan dari perwakilan kantor Jawa Timur akan menghubungi, jika memungkinkan kita adakan pertemuan rapat khusus untuk membahas masalah ini,” ujarnya.
Mengutip dari laman Kementerian BUMN, pada 2023 pemerintah melalui Keputusan Menteri Pertanian atau Kepmentan Nomor 734 Tahun 2022 menetapkan HET pupuk bersubsidi dengan masing-masing senilai Rp 2.250 per kilogram (kg), untuk pupuk urea Rp 2.300 per kg, untuk pupuk NPK, dan pupuk NPK dengan formula khusus kakao senilai Rp 3.300 per kg.
Menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2020 pemerintah menyalurkan pupuk bersubsidi sebanyak 8,5 juta ton ke seluruh wilayah Indonesia. Pupuk bersubsidi yang disalurkan pada 2020 terdiri dari lima jenis, yaitu pupuk urea 3,9 juta ton, NPK 2,6 juta ton, ZA 797 ribu ton, pupuk organik 627 ribu ton, SP-36 seberat 576 ribu ton, dan NPK khusus 11 ribu ton.
Pada tahun 2020 realisasi penyaluran pupuk bersubsidi paling banyak masuk ke tiga provinsi di Pulau Jawa, yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat dengan rincian volume dan jenis pupuk.
Secara kumulatif Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat menerima sekitar 4,9 juta ton pupuk bersubsidi. Jumlah itu mencapai 57% dari total realisasi penyaluran pupuk bersubsidi nasional pada 2020.