Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR menyatakan proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN telah menyerap anggaran Rp 24,16 triliun hingga Maret 2023. Anggaran tersebut terserap untuk 39 paket yang masih dalam tahap pengerjaan.
Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, mengatakan proyek IKN mencapai 76 paket pengerjaan dari 2022 hingga 2024. Sebanyak 76 paket tersebut diperkirakan membutuhkan biaya Rp 62,27 triliun.
"Hitungan kami untuk IKN dari 2020-2024 sekitar Rp 62,27 triliun sebanyak 76 paket pengerjaan," ujarnya saat Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI, Rabu (7/6).
Saat ini, Kementerian PUPR juga telah melelang 37 paket proyek IKN lainnya yang mencapai Rp 21,41 triliun.
Dapat Tambahan Anggaran
Basuki mengatakan, Kementerian PUPR juga menerima tambahan pagu anggaran pada 2023. Sebagai informasi, Kementerian PUPR pada awalnya menerima pagu tahun anggaran 2023 hanya sebesar Rp 125,22 triliun.
Kementerian PUPR lalu mendapatkan pagu tambahan sebesar Rp 15,7 triliun. Dengan demikian, pagu anggaran Kementerian PUPR ada 2023 menjadi Rp 140,92 triliun.
Penambahan anggaran tersebut berasal dari Sukuk Negara Rp 2,08 triliun, percepatan Pinajam atau Hibah Luar Negeri (PHLN) Rp 6,84 triliun, dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara atau BUN 999 senilai Rp 6,78 triliun.
Basuki mengatakan, sebanyak Rp 5,61 triliun dari anggaran tambahan tersebut ditujukan untuk pembangunan infrastruktur IKN.
Jokowi Bidik Investor Singapura
Sementara itu Presiden Joko Widodo membidik investor Singapura untuk berinvestasi di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Dia mengatakan, telah menyiapkan 300 paket investasi yang ditawarkan kepada investor di Singapura.
Kepala Negara mengumumkan potensi nilai seluruh paket investasi tersebut mencapai US$ 2,6 miliar atau sekitar Rp 38,58 triliun. Jokowi menyampaikan paket investasi tersebut tersedia di berbagai bidang seperti perumahan, transportasi, energi, dan teknologi dengan prioritas berada di Ibu Kota Negara Nusantara.
Menurutnya, konstruksi infrastruktur dasar dan pusat pemerintahan di IKN akan rampung pada tahun depan.
"Jadi, saya sarankan jangan menunggu terlalu lama. Jangan hanya duduk dan menonton. Ini peluang emas yang sangat menarik untuk berinvestasi di Indonesia," kata Jokowi dalam saluran resmi Sekretariat Presiden, Rabu (7/6).