Jokowi Restui Kebijakan Baru Soal Perdagangan Online, Ini 4 Poinnya
Presiden Joko Widodo memimpin langsung pembahasan mengenai kebijakan pengaturan keniagaan elektronik pada Senin (25/9). Pembahasan kebijakan tersebut meghasilkan empat poin kesepakatan.
Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, mengatakan pembahasan tersebut dihadiri menteri terkait dan dipimpin langsung Presiden Joko Widodo.
"Hari ini, saya bersama para Menteri terkait, menghadiri rapat terbatas yang dipimpin langsung oleh Bapak Presiden Jokowi untuk membahas kebijakan pengaturan keniagaan elektronik," kata Teten dikutip dari akun Instagram resminya, Senin (25/9).
Dia mengatakan, pembahasan ini akhirnya menghasilkan 4 poin, yakni pengaturan investasi platform digital, pengetatan importasi consumer goods lewat jalur crossborder atau impor biasa, pengaturan perdagangan yang adil antara offline dan online, serta digitalisasi industri untuk meningkatkan daya saing produk domestik.
"Saya harap, kebijakan ini nantinya mampu membawa perbaikan bagi ekonomi dalam negeri, khususnya keadilan bagi para pelaku UMKM di tanah air," kata Teten.
Larang TikTok Shop
Pemerintah resmi melarang social e-commerce seperti TikTok Shop bertransaksi langsung di platform media sosial. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas menyebut aturan tersebut tertuang dalam revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 tahun 2020 yang diteken pada hari ini.
Pengesahan regulasi itu merupakan langkah pemerintah untuk mengatur mekanisme perdagangan online melalui aplikasi media sosial atau social commerce. "Sudah diputuskan hari ini, sore, saya tandatangani revisi Permendag Nomor 50 tahun 2020 menjadi permendag tahun 2023," kata Zulkifli kepada wartawan di Istana Merdeka pada Senin (25/9).
Zulkifli menjelaskan revisi Permendag 50 tahun 2020 bakal melarang keberadaan social commerce untuk menjual produk melalui mekanisme transaksi langsung. Dia mengatakan social commerce hanya boleh mempromosikan barang dan jasa layaknya iklan produk yang kerap tayang di televisi.
Hasil revisi Permendag itu nantinya mengatur social e-commerce hanya memfasilitasi kegiatan promosi barang atau jasa sekaligus melarang kegiatan transaksi jual beli secara langsung. Regulasi anyar itu juga mewajibkan pemisahan antara fungsi platform e-commerce dan media sosial.
"Media sosial tidak ada kaitannya, tidak boleh transaksi dan bayar langsung. Jadi harus dipisah sehingga algoritmanya tidak semua dikuasai dan mencegah penggunaan data pribadi untuk kepentingan bisnis," ujar Zulkifli.
Lebih lanjut, kata Zulkifli, revisi Permendag 50 tahun 2020 juga mengatur mekanisme sanksi bagi platform e-commerce yang masih terintegrasi dengan layanan sosial media-nya. Penalti yang dibebankan kepada pelanggar dilakukan secara bertahap melalui peringatan hingga penutupan platform media sosial.
Ketetapan itu disebut bakal mempertegas posisi platform media sosial sebagai sarana bersosialisasi, bukan sebagai produsen barang dan jasa. "Kalau ada yang melanggar, maka dalam seminggu ini tentu surat saya ke Kominfo untuk memperingatkan, habis diperingatkan kemudian ditutup," ujar Zulkifli.
Adapun Permendag Nomor 50 tahun 2020 mengatur perizinan usaha, periklanan, pembinaan, dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui elektronik atau PPMSE. Revisi Permendag Nomor 50 tahun 2020 juga menyasar pada upaya untuk mengantisipasi dampak Project S Tiktok yang dapat mematikan produk UMKM di platform social e-commerce.
Pertimbangan untuk revisi Permendag tersebut adalah praktek perdagangan cross border melalui pasar daring dan media sosial. Perdagangan cross border adalah perdagangan langsung antara penjual di luar negeri dengan pembeli di dalam negeri.