Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memastikan target pembangunan berkelanjutan atau SDG keenam tidak tercapai pada 2030. Target itu adalah penyediaan air bersih dan sanitasi untuk semua.
"Populasi kita bertambah rata-rata 1,33% per tahun, sedangkan penambahan cakupan perpipaan per kapita hanya 0,5%. Jadi, tidak akan bisa kita capai target SDG ini," kata Staf Khusus Menteri PUPR Bidang Sumber Daya Air Firdaus Ali dalam acara Road to World Water Forum 2024 di Jakarta, Senin (5/2).
Sebagai informasi, pemerintah membagi target SDG keenam menjadi tiga bagian pada 2024. Ketiganya adalah akses air layak 100%, air aman 15%, dan sistem perpipaan rumah tangga sebesar 30%.
Firdaus menyebut, jaringan perpipaan di dalam negeri hanya berkontribusi 21%. Kontribusi jaringan perpipaan baru dapat mencapai 26% pada 2030. Pada saat itu, pemerintah menargetkan 100% akses air aman.
Dalam hitungannya, perlu ada tambahan 10 juta sambungan rumah agar target kontribusi air perpipaan mencapai 30% pada 2024. Total kebutuhan anggaranya mencapai Rp 123,5 triliun. Angkanya akan naik menjadi Rp 300 triliun pada 2030.
Pembiayaan proyek infrastruktur air saat ini terkendala mekanisme pengembalian investasi dan sistem tarif. Karena itu, pihaknya akan mendorong sistem pengembalian investasi di proyek infrastruktur air serupa dengan proyek jalan tol.
"Tanpa kepastian tarif, tidak akan ada investor yang tertarik untuk berinvestasi di proyek infrastruktur air. Investor butuh kepastian dan penyesuaian tarif, kami akan dorong proyek infrastruktur air ke sana," katanya.
Secara total, kebutuhan investasi infrastruktur air hingga 2030 mencapai US$ 1,7 triliun atau Rp 26,4 triliun. Dengan kata lain, pemerintah butuh investasi hingga Rp 3,8 triliun per tahun mulai 2024.
Sebagian infrastruktur air yang dimaksud adalah bendungan, saluran perpipaan, sanitasi, dan sistem penyediaan air minum. Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nani Hendiarti menyoroti infrastruktur akses air minum atau sistem perpipaan.
Target pemerintah adalah 30% air minum masyarakat berasal dari air pipa, sedangkan saat ini baru sekitar 20%. "Untuk meningkatkan sistem perpipaan menjadi 30% butuh dana sekitar Rp 123 triliun. Ini artinya terbuka peluang investasi," kata Nani dalam konferensi pers virtual, Selasa (9/1).
Pemerintah berencana mengumpulkan dana tersebut dengan skema pendanaan campuran atau blended finance. Karena itu, pemerintah akan menggelar pertemuan para investor pada World Water Forum ke-10 di Bali pada tahun ini.
Untuk diketahui, WWF ke-10 akan digelar pada 18 hingga 24 Mei 2024. Acara ini dihadiri oleh 30 ribu orang dari 180 negara.