Tekan Backlog Perumahan, Tapera Dorong Pekerja Informal Menabung di Bank
Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat atau BP Tapera mendorong para pekerja informal menabung di bank agar dapat memiliki akses pembiayaan pemilikan rumah. Langkah tersebut dinilai penting untuk menekan angka kebutuhan atau backlog perumahan.
Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana BP Tapera Sid Herdi Kusuma menemukan, 60% masyarakat produktif bekerja di sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang masuk kelompok informal. Kelompok ini memiliki akses yang terbatas terhadap Kredit Pemilikan Rumah terbatas lantaran tidak memiliki slip gaji.
"Dengan menabung, bank akan membentuk rekam jejak finansial pekerja informal. Rekam jejak tersebut dapat diyakini perbankan sebagai kemampuan pekerja informal membayar cicilan KPR," kata Sid dalam Katadata Indonesia Policy Dialogue, Rabu (11/12).
Sid mengaku, saat ini terus berkomunikasi dengan perusahaan industri untuk meningkatkan kapasitas asuransi kredit. Dengan demikian, perbankan mau menyalurkan kredit ke kelompok tersebut karena memiliki jaminan jika pekerja informal tidak dapat memenuhi cicilan KPR.
Di sisi pendaanaan, menurut dia, BP Tapera mendorong investor untuk melakukan investasi langsung dalam sektor perumahan. Menurut dia, industri perumahan merupakan industri mendasar dengab jejak rekam yang terbukti.
Sid menilai investor bisa mendapatkan keuntungan besar di industri perumahan. Selain investasi langsung, ia menyampaikan saluran pendanaan lain berasal dari pasar modal dan tabungan.
Sid menjelaskan, pemanfaatan dana dari pasar modal didapatkan melalui kerja sama dengan PT Sarana Multigriya Finansial atau SMF. Kementerian Keuangan mencatat SMF telah menyalurkan pendanaan senilai Rp 4,1 triliun untuk membangun 116.000 rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah tahun ini.
Ia mengatakan, sumber pendanaan lain akan didapatkan dari program tabungan BP Tapera. Hingga akhir 2022, dana kelolaan BP Tapera mencapai Rp 7,6 triliun yang terbagi menjadi kelolan konvensional senilai Rp 7,6 triliun dan kelolaan syariah sekitar Rp 514 miliar.
Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamza mengatakan asing berminat untuk berinvestasi dalam program 3 juta rumah dengan mencapai miliaran Dolar Amerika Serikat. Setidaknya ada dua negara yang berminat untuk berinvestasi dalam program tersebut, yakni Qatar dan Uni Emirat Arab.
Fahri tidak menjelaskan lebih lanjut nilai potensi investasi tersebut karena para investor masih menghitung kelayakannya. "Investor dari Uni Emriat Arab dan Qatar langsung menyanggupi untuk memasok 1 juta unit hunian per tahun. Namun saya mensyaratkan bunga investasi harus lebih rendah dari yang ada di Indonesia," kata Fahri.