Kemnaker: 17 Provinsi Belum Menetapkan Upah Minimum Sektoral

Kementerian Ketenagakerjaan mendata, baru ada 32 provinsi yang menetapkan Upah Minimum Provinsi 2025 hingga pukul 09.00 WIB hari ini, Selasa(12/12). Sementara itu, hanya ada 21 kepala daerah yang telah menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kemenaker, Indah Anggoro Putri mencatat, mayoritas provinsi yang belum menentukan UMP 2025 berada di bagian timur Indonesia. Hanya Jawa Barat dan Banten yang telah menetapkan UMSP 2025.

"Kami harap seluruh kepala daerah dapat melanjutkan diskusi dan merumuskan untuk selanjutnya menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota 2025 dan jika ada, Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota 2025," kata Indah kepada Katadata.co.id, Kamis (12/12).

Ada lima provinsi yang belum menetapkan UMP dan UMSP 2025, yakni Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, Papua Barat, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Indah tidak memberikan keterangan kenapa kelima provinsi tersebut tidak menaati Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum 2025

Permenaker No. 16 Tahun 2024 menetapkan tenggat waktu penerbitan UMP dan UMSP 2025 adalah kemarin, Rabu (11/12). Namun Indah tidak menjelaskan lebih lanjut konsekuensi bagi 17 gubernur yang belum menetapkan UMSP dan enam gubernur yang belum menetapkan UMP hingga pagi ini.

Indah belum menyampaikan apakah seluruh gubernur yang telah menetapkan UMP 2025 sesuai dengan ketentuan Permenaker No. 16 Tahun 2024, yakni tidak lebih rendah dari 6,5%. Permenaker No. 16 Tahun 2024 menekankan kenaikan UMSP 2025 harus lebih besar dari UMP 2025, sementara itu UMSK 2025 harus lebih besar dari UMK 2025.

Berikut daftar provinsi yang belum menentukan UMP 2025 berdasarkan data Kemenaker hingga hari ini, Kamis (12/12) pukul 09.00 WIB:
1. Nusa Tenggara Timur,
2. Nusa Tenggara Barat,
3. Sulut,
4. Papua Barat,
5. Papua Pegunungan,
6. Papua Selatan

Berikut daftar provinsi yang belum menentukan UMSP 2025:
1. Bengkulu
2. Lampung
3. Bangka Belitung
4. DKI Jakarta
5. Jawa Tengah
6. Jawa Timur
7. Nusa Tenggara Barat
8. Nusa Tenggara Timur
9. Kalimantan Selatan
10. Sulawesi Utara
11. Sulawesi Selatan
12. Gorontalo
13. Sulawesi Barat
14. Papua Barat
15. Papua Tengah
16. Papua Pegunungan
17. Papua Selatan

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Pemprov DKI Jakarta Hari Nugroho mengaku telah berkonsultasi dengan pemerintah pusat dan ahli hukum terkait keterlambatan penentuan UMSP. Menurutnya, beleid tersebut tidak menetapkan sanksi jika tenggat waktu tidak dipatuhi pemerintah daerah.

"Harapannya, kalau bisa ketentuan UMSP bias diterbitkan tanggal 11 Desember 2024, tapi kalau terjadi deadlock, jadinyaya secepatnya akan diumumkan," katanya.

Daftar UMP 2025 di 32 provinsi yang berlaku resmi 1 Januari: