Amran Targetkan Perpres Irigasi Terbit Awal Januari Demi Swasembada Pangan
Menteri Pertanian Amran Sulaiman menargetkan, Peraturan Presiden terkait proyek irigasi seluas 2,3 juta hektare terbit selambatnya awal bulan depan. Perpres ini bertujuan menambah otoritas pemerintah pusat dalam membangun irigasi sekunder dan tersier yang jadi wewenang pemerintah daerah.
Amran menjelaskan, pemerintah pusat sejauh ini hanya berwenang untuk membangu jaringan irigasi pada lahan dengan luas lebih dari 3.000 hektare. Sementara itu, wewenang pemerintah provinsi adalah sawah antara 1.000 sampai 3.000 hektare, sedangkan pemerintah kabupaten pada sawah di bawah 1.000 hektare.
"Kami sudah paraf drafnya, sebentar lagi prosesnya selesai. Perpres ini membuat tidak ada lagi pembatasan wewenang, sehingga pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat dapat bisa bekerja sama membangun jaringan irigasi di suatu wilayah," kata Amran di kantornya, Senin (30/12).
Amran menilai, beleid tersebut penting agar proyek irigasi pada tahun depan terimplementasi. Sebab, Amran menduga pemerintah daerah kerap tidak memiliki anggaran untuk revitalisasi atau menambah jaringan irigasi walaupun sudah masuk dalam perencanaan.
Proyek irigasi yang dimaksud adalah melakukan revitalisasi jaringan irigasi eksisting seluas 1 juta hektare, mengairi 851 ribu hektare lahan rawa, dan 500 ribu hektare sawah baru. Amran memastikan proyek tersebut tidak akan tumpang tindih dengan rencana proyek irigasi milik pemerintah daerah.
Jaringan irigasi primer menghubungkan langsung antara bendungan dan waduk penyangga. Adapun jaringan irigasi sekunder menghubungkan air dari waduk penyangga ke sawah, sedangkan yang tersier menghubungkan air dari jaringan irigasi sekunder ke sawah petani.
Amran mengaku, proyek irigasi pada 2,3 juta hektare sawah telah direncanakan bersama pemerintah daerah. Dengan demikian, potensi tumpang tindih rencana pembangunan jaringan irigasi dengan pemerintah daerah tidak mungkin terjadi.
Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti sebelumnya mengajukan dana tambahan senilai Rp 7 triliun untuk pembangunan 2,3 juta hektare jaringan irigasi pada tahun depan. Pengajuan tambahan dananya akan masuk dalam Peraturan Presiden terkait pembangunan irigasi.
Diana mengatakan, Kementerian PU masih akan melakukan verifikasi terhadap lokasi pembangunan irigasi. Pemerintah berencana mengairi 851 ribu hektare lahan rawa, 500 ribu hektare sawah baru, dan revitalisasi 1 juta hektare sawah eksisting pada tahun depan.
"Tambahan anggaran ini masih rencana dengan usulan Rp 7 triliun. Angka tersebut didapatkan setelah melihat lokasi pembangunan irigasi dan harga satuan konstruksi," kata Diana di kantornya, Jakarta, Jumat (13/12).
Kementerian PU telah mengantongi anggaran lebih dari Rp 12 triliun untuk membangun jaringan irigasi yang dapat mengairi 2,3 juta hektar lahan pertanian pada tahun depan. Pembangunan infrastruktur ini akan menunjang target swasembada pangan.
Target swasembada pangan dipercepat dari sebelumnya pada 2028 menjadi 2027. Dody telah mendapatkan arahan dari Presiden Prabowo Subianto agar target tersebut kembali dipersingkat menjadi tahun depan.
"Kami akan fokus dalam membangun irigasi dan menyelesaikan sisa bendungan yang masih dalam tahap konstruksi pada tahun depan," kata Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo pada 6 Desember lalu.