Bukan Tarif AS, Ancaman Terbesar Industri Tekstil Adalah Banjir Impor

Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) menilai ancaman terbesar terhadap industri tekstil nasional saat ini bukan berasal dari kebijakan tarif Amerika Serikat (AS), melainkan lemahnya perlindungan pasar domestik yang terus dibanjiri produk impor.

Ketua Umum APSyFI Redma Gita Wirawasta mengatakan berbagai kebijakan pemerintah yang berorientasi mendorong ekspor justru diiringi dengan kemudahan impor bahan baku hingga produk jadi. Kondisi itu dinilai menggerus pasar dalam negeri dan melemahkan daya saing industri tekstil dari hulu hingga hilir.

"Sampai saat ini pemerintah dan banyak pelaku gagal paham terkait dorongan untuk ekspor. Berbagai kemudahan dan fasilitas impor diberikan, bahkan dengan membuka impor dan mengorbankan pasar domestik hingga saat ini dibanjiri barang impor," ujar Redma kepada Katadata.co.id, Kamis (30/7). 

Negara-negara pesaing seperti Cina, India, dan Vietnam justru lebih dahulu memperkuat industri di pasar domestik sebelum berhasil menjadi pemain utama di pasar ekspor.

Keberhasilan ketiga negara itu ditopang oleh rantai pasok industri yang terintegrasi, mulai dari produsen serat, benang, kain hingga pakaian jadi. Dengan demikian, industri mereka tidak terlalu bergantung pada bahan baku impor sehingga memiliki struktur biaya yang lebih kompetitif.

"Cina, India, dan Vietnam bisa menguasai pasar ekspornya karena mereka menguasai pasar domestik. Integrasi produsen serat, benang, kain hingga pakaian jadi sangat kuat sehingga mereka tidak ketergantungan bahan baku," katanya.

Sebaliknya, Indonesia dinilai justru membuka impor bahan baku secara luas dengan alasan mendukung ekspor. Namun kebijakan tersebut tidak diikuti dengan penguatan industri hulu dan hilir, sehingga daya saing ekspor tekstil nasional tetap tertinggal.

Menurutnya, pemerintah cenderung membuka impor bahan baku dan mengorbankan integrasi industri dengan alasan ekspor. Namun, ekspor tetap tak bisa bersaing maksimal. 

"Jadi kalau mau ekspornya kuat, pemerintah harus memperkuat integrasi industri terlebih dahulu dan melepaskan diri dari ketergantungan bahan baku impor," ujarnya.

Redma menambahkan, kesepakatan Tariff Rate Quota (TRQ) yang diperoleh Indonesia dalam kerja sama perdagangan dengan Amerika Serikat pada dasarnya merupakan peluang positif karena dapat dimanfaatkan untuk menurunkan beban tarif produk Indonesia yang masuk ke pasar AS.

Meski demikian, ia menilai manfaat kebijakan itu belum dapat dioptimalkan lantaran struktur industri tekstil nasional belum terintegrasi.

Menurutnya, Indonesia memang mengimpor kapas dari Amerika Serikat karena komoditas tersebut tidak diproduksi di dalam negeri. Namun, industri garmen nasional saat ini masih banyak menggunakan kain dan bahan baku yang berasal dari Cina, sehingga pemanfaatan skema TRQ menjadi tidak sederhana.

"Tapi industri garment kita sebagian besar bahan bakunya dari China, jadi TRQ ini masih jadi PR jika kita ingin mendapatkan benefitnya," kata Redma.

Karena itu, ia menilai pembenahan struktur industri dan penguatan pasar domestik perlu menjadi prioritas pemerintah apabila ingin meningkatkan daya saing ekspor tekstil secara berkelanjutan. 

“Tanpa integrasi industri dari hulu ke hilir, berbagai fasilitas perdagangan dinilai tidak akan memberikan dampak maksimal terhadap peningkatan utilisasi maupun kinerja ekspor industri tekstil nasional,” ujarnya.