Berita Kesepakatan Tarif AS - RI Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Apabila klausul transfer data lintas batas dimaknai sebagai pelonggaran kewajiban penempatan atau pemrosesan data di dalam negeri, maka sebagian beban kerja berpotensi berpindah ke luar negeri.

Indonesia tertarik mengadopsi teknologi baru PLTN seperti small modular reactor yang diklaim lebih aman. Namun, teknologi ini belum terbukti andal secara teknis dan skala komersial.

Indonesia, India, dan Laos menyumbang US$ 4,5 miliar atau Rp 75,37 triliun dalam impor panel surya AS pada 2025.

Telkomsel akan tetap patuh pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

IPKB mengkhawatirkan produk yang diimpor dari AS adalah pakaian bekas yang berpotensi merugikan pasar anggotanya.

Agreement on Reciprocal Tariff (ART) antara Indonesia dan AS mewajibkan pelaporan pemasok 5G, satelit hingga kabel bawah laut. Hal ini dinilai mencerminkan rivalitas AS dengan Cina.

Wamen Komdigi Nezar Patria memastikan kebijakan Publisher Rights tetap berlaku meski ada kesepakatan dagang dengan AS yang tidak mewajibkan platform digital membayar kompensasi ke perusahaan pers.

Trump menyayangkan putusan mahkamah sembari mengatakan kebijakan tarif resiprokal tetap akan berjalan melalui dasar hukum alternatif.

Pembelian 50 pesawat Boeing merupakan bagian dari kesepakatan dagang yang ditandatangani pemerintah Indonesia dan pemerintah AS.

Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan seluruh produk yang diimpor dari Amerika Serikat (AS) tetap wajib mengantongi sertifikat halal.

Perusahaan AS seperti Google hingga Netflix bebas pajak digital. Apa dampaknya ke ekosistem startup lokal?

Dalam hal kesepakatan dagang, benarkah Indonesia dan Malaysia sama-sama harus berkonsultasi dengan AS terkait pemasok infrastruktur TIK seperti 5G, 6G, satelit dan kabel bawah laut?

Putusan mengejutkan datang dari Mahkamah Agung atau Supreme Court Amerika Serikat (AS) pada Jumat (20/2). Dengan suara 6:3, mahkamah membatalkan kebijakan tarif resiprokal global yang sebelumnya telah

Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mengungkapkan klausul poison pill dalam perjanjian resiprokal antara AS dan Indonesia.

CELIOS menyatakan apabila dalam 10 hari notifikasi tidak mendapat tanggapan, pihaknya berencana menggugat ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.