Pemerintah Tiongkok menghentikan sementara impor daging babi dari dua pabrik asal Brasil. Penghentian ini dilakukan di tengah kekhawatiran maraknya wabah virus corona di Brasil.
Dikutip dari Reuters, Tiongkok menyetop sementara impor dari pabrik BRF SA di Lajeado dan pabrik daging bermerek Seara milik JBS SA di Tres Passos, negara bagian Rio Grande do Sul, Brasil Selatan.
Administrasi Umum Bea Cukai China (GACC) hanya mengidentifikasi pabrik dengan nomor registrasi dan tidak memberikan alasan penangguhan. Tetapi, Brasil sedang terhuyung-huyung di tengah merebaknya wabah Covid-19. Kasus di negara itu bahkan tercatat sebagai nomor dua terbesar dunia di belakang Amerika Serikat (AS).
(Baca: India Lockdown karena Covid-19, Bulog Tak Bisa Impor Daging Kerbau)
Berdasarkan situs Worldometers, kasus corona di seluuh dunia saat ini telah mencapai 11,5 juta. AS menempati urutan pertama jumlah kasus terbanyak dengan angka 2,98 juta kasus, diikuti Brasil dengan 1,6 juta kasus.
Sementara itu, Tiongkok merupakan importir daging babi, daging sapi, dan ayam terbesar Brasil. Negara ini juga telah meminta agar eksportir daging global sepertiBRF, JBS dan perusahaan pengepakan daging Brasil lainnya menyatakan produknya terbebas dari virus corona.
Sebanyak enam pabrikan daging Brasil yang mengekspor produknya ke Tiongkok sebelumnya diblokir. Hal ini seiring meningkatnya kekhawatiran ribuan kasus Covid-19 yang disebabkan pekerja rumah jagal di negara itu.
Di lain pihak, BRF SA mengaku tak tahu menahu perihal penangguhan tersebut. Namun, perusahaan mengatakan sudah bekerja sama dengan otoritas Brasil dan Tiongkok untuk sesegera mungkin memperbaiki kinerja ekspornya.
(Baca: Demam Babi Afrika Penyebab Ribuan Babi di Sumut dan Bali Mati)
JBS SA dalam sebuah pernyataannya menyatakan, pihaknya akan berkomentar lebih lanjut atas putusan tersebut. Perusahaan akan mengambil berbagai langkah untuk memastikan produk makanannya berkualitas tinggi dan para pekerjanya aman dan terlindungi.
Di sisi lain, Kementerian Pertanian Brasil juga mengatakan bakal berkomentar setelah menerima informasi resmi dari otoritas pemerintah Negeri Panda mengenai masalah tersebut.