Taliban Bentuk Pemerintahan Baru Afganistan, Mendagri Buronan AS

Taliban menempatkan para pejabat tingginya untuk mengisi pos-pos di pemerintahan baru Afganistan pada Selasa (7/9). Mereka antara lain rekan pendiri gerakan militan Islam sebagai perdana menteri dan seorang buronan yang masuk dalam daftar teroris Amerika Serikat sebagai menteri dalam negeri.

Dunia telah memberi tahu Taliban bahwa kunci perdamaian dan pembangunan adalah pemerintah inklusif yang akan mendukung janji pendekatan yang lebih damai dan penegakan hak asasi manusia. Pemerintahan Taliban pada periode kekuasaan 1996-2001 diwarnai dengan dendam berdarah dan penindasan terhadap perempuan. .

Pemimpin tertinggi Taliban Haibatullah Akhundzada dalam pernyataan publik pertamanya setelah mengambil alih ibu kota Kabul berkomitmen untuk mematuhi semua hukum internasional dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. 

"Di masa depan, semua urusan pemerintahan dan kehidupan di Afganistan akan diatur oleh hukum syariah yang suci," katanya dalam sebuah pernyataan seperti dikutip dari Reuters, Rabu (8/9). 

Ia juga mengucapkan selamat kepada warga Afganistan atas apa yang disebutnya sebagai pembebasan negara itu dari kekuasaan asing. 

Namun, sebagian warga Afganistan tetap takut akan niat Taliban dan protes harian terus berlanjut sejak pengambilalihan Taliban, menantang penguasa baru. Pada hari Selasa, ketika pemerintah baru diumumkan, sekelompok wanita Afghanistan di jalan Kabul berlindung setelah orang-orang bersenjata Taliban menembak ke udara untuk membubarkan ratusan pengunjuk rasa.

Terakhir kali Taliban memerintah Afganistan, anak perempuan tidak bisa bersekolah dan perempuan dilarang bekerja dan bersekolah. Polisi agama akan mencambuk siapa pun yang melanggar aturan dan eksekusi publik dilakukan.

Taliban telah mendesak warga Afganistan untuk bersabar dan berjanji untuk lebih toleran kali ini  sebuah komitmen yang akan diteliti oleh banyak warga Afghanistan dan kekuatan asing sebagai syarat untuk bantuan dan investasi yang sangat dibutuhkan negara ini. 

Namun, nama-nama yang diumumkan untuk pemerintahan baru tidak memberikan tanda-tanda perdamaian kepada lawan-lawannya

Mullah Hasan Akhund, yang ditunjuk sebagai perdana menteri, mendapatkan banyak keistimewaan dari hubungan dekatnya dengan almarhum pendiri gerakan itu Mullah Omar. Akhund adalah kepala lama badan pembuat keputusan kuat Taliban, Rehbari Shura, atau dewan kepemimpinan. Dia adalah menteri luar negeri dan kemudian wakil perdana menteri ketika Taliban terakhir berkuasa. Ia juga mendapat sanksi PBB atas pemerintahannya saat itu.

Sirajuddin Haqqani, menteri dalam negeri yang baru, adalah putra dari pendiri jaringan Haqqani, yang diklasifikasikan sebagai kelompok teroris oleh Washington. Dia adalah salah satu orang yang paling dicari FBI karena keterlibatannya dalam serangan bunuh diri dan hubungannya dengan Al Qaeda.

Juru bicara utama Taliban Zabihullah Mujahid mengatakan pada konferensi pers di Kabul bahwa Mullah Abdul Ghani Baradar akan menjabat sebagai  wakil perdana menteri.  Ia juga dekat dengan Mullah Omar, bahkan sering dipanggil saudara.

Baradar sebelumnya adalah komandan senior Taliban dalam pemberontakan panjang melawan AS. pasukan. Dia ditangkap dan dipenjarakan di Pakistan pada 2010, menjadi kepala kantor politik Taliban di Doha setelah dibebaskan pada 2018.

Semetara Mullah Mohammad Yaqoob, putra Mullah Omar, diangkat sebagai menteri pertahanan. 

Juru bicara Gedung Putih Jen Psaki mengatakan kepada wartawan bahwa tidak akan ada pengakuan kepada pemerintah Taliban.

Juru bicara Taliban Mujahid mengatakan, kabinet telah dibentuk untuk menanggapi kebutuhan utama rakyat Afganistan di tengah  runtuhnya layanan publik dan krisis ekonomi. Dia mengatakan beberapa pos kementerian masih harus diisi sambil menunggu orang-orang yang memenuhi syarat.

Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan sebelumnya pada Selasa bahwa layanan dasar, makanan, serta bantuan lainnya di Afganistan kemungkinan akan segera habis.

Konferensi donor internasional akan dijadwalkan digelar di Jenewa pada 13 September. Negara-negara Barat mengatakan siap untuk mengirim bantuan kemanusiaan, tetapi keterlibatan ekonomi yang lebih luas tergantung pada bentuk dan tindakan pemerintah Taliban.

Pada hari Senin (7/9) Taliban mengklaim kemenangan di lembah Panjshir, provinsi terakhir yang menentangnya.

Gambar-gambar di media sosial menunjukkan anggota Taliban berdiri di depan kompleks gubernur Panjshir setelah berhari-hari bertempur dengan Front Perlawanan Nasional Afghanistan (NRFA), yang dipimpin oleh pemimpin Panjshiri Ahmad Massoud.

Massoud membantah bahwa pasukannya, yang terdiri dari sisa-sisa tentara Afghanistan serta pejuang milisi lokal, dipukuli, dan mentweet bahwa perlawanannya akan berlanjut.