Presiden Filipina Duterte Pensiun dari Politik setelah Jabatan Selesai
Presiden Filipina Rodrigo Duterte menyatakan batal mencalonkan dirinya sebagai wakil presiden pada pemilihan umum 2022, dan akan pensiun dari dunia politik setelah masa jabatannya berakhir.
Duterte mengumumkan keputusan mengejutkan ini saat menemani mantan ajudannya, Senator Bong Go, yang mencalonkan diri sebagai wakil presiden di pusat komisi pemilihan umum.
“Sentimen luar biasa dari warga Filipina adalah bahwa saya tidak memenuhi syarat dan saya akan melanggar konstitusi jika saya mencalonkan diri sebagai wakil presiden. Hari ini saya umumkan pengunduran diri saya dari politik,” kata Duterte, Sabtu (2/10), dikutip dari Al Jazeera.
Konstitusi Filipina menetapkan masa jabatan presiden selama enam tahun dalam satu periode. Pihak oposisi menyatakan akan mempertanyakan legalitas pencalonan Duterte sebagai wakil presiden di hadapan Mahkamah Agung.
Langkah pensiun Duterte memicu spekulasi bahwa ia tengah membuka jalan bagi putrinya, Sara Duterte-Caprio, untuk mencalonkan diri sebagai presiden di pemilu pada 2022. Meski demikian ia sebelumnya sempat menyatakan tidak akan mencalonkan diri untuk jabatan yang lebih tinggi.
Pasalnya ia dan ayahnya telah sepakat bahwa hanya satu dari mereka yang akan mencalonkan diri untuk jabatan nasional pada pemilu 2022. Sara Duterte sendiri menggantikan ayahnya sebagai walikota Davao ketika terpilih menjadi presiden pada 2016.
“Ini memungkinkan Sara Duterte untuk mencalonkan diri,” kata profesor hukum dan politik di Universitas Ateneo de Manila, Antonio La Vina. Tapi ia mengatakan tidak bisa mengesampingkan kemungkinan Sara Duterte berubah pikiran dan menjadi pengganti Go.
Kandidat memiliki waktu hingga Jumat pekan depan untuk mendaftar, tetapi penarikan dan penggantian diperbolehkan hingga 15 November. Sehingga ada masih ada celah untuk mencalonkan diri jika Duterte berubah pikiran, seperti pada pemilu 2016.
Ketika itu Duterte baru mendaftarkan pencalonannya pada detik-detik terakhir, dan pemilu ia menangkan dengan selisih perolehan suara yang besar.
Sebelumnya, pada Agustus Duterte menyatakan bahwa dia akan bertarung sebagai wakil presiden dalam pemilu 2022. Para kritikus menilai langkah ini sebagai langkah yang didasari ketakutan bahwa ia dapat menghadapi tuntutan pidana setelah masa jabatannya berakhir.
Duterte mencalonkan diri sebagai presiden pada tahun 2016 dengan satu isu memerangi kejahatan di Filipina. Selama kampanyenya dan kemudian sebagai presiden, dia berulang kali mendesak polisi untuk “membunuh” tersangka narkoba.
Setelah menjabat pada 30 Juni 2016, ia segera meluncurkan kampanye mematikannya yang digambarkan oleh para pemimpin Katolik negara itu sebagai “pemerintahan teror”.
Data terbaru pemerintah yang dirilis pada Juni menunjukkan bahwa hingga akhir April 2021, polisi dan pasukan keamanan lainnya telah menewaskan sedikitnya 6.117 tersangka pengedar narkoba selama operasinya. Tetapi angka pemerintah yang dikutip oleh PBB pada Juni 2020 sudah menunjukkan setidaknya 8.600 kematian.
Sebuah laporan polisi Filipina pada tahun 2017 juga menyebut 16.355 “kasus pembunuhan yang sedang diselidiki” sebagai pencapaian dalam perang narkoba.
Pada bulan Desember 2016, Al Jazeera melaporkan lebih dari 6.000 kematian dalam perang narkoba, menimbulkan pertanyaan tentang inkonsistensi sistem pencatatan pemerintah dan kemungkinan “manipulasi” data pemerintah.
Kelompok hak asasi manusia mengatakan jumlah kematian bisa antara 27.000 dan 30.000. Mereka menuduh pihak berwenang melakukan eksekusi singkat yang membunuh tersangka yang tidak bersalah, termasuk anak-anak.
Di antara mereka yang tewas setidaknya 73 anak-anak, dengan yang termuda baru berusia lima bulan, menurut penyelidikan PBB. Banyak orang juga dibunuh oleh orang-orang bersenjata "tidak dikenal", yang kemudian berubah menjadi petugas polisi, menurut laporan berita. Sangat sedikit dari ribuan kasus yang dilaporkan yang masuk ke tingkat pengadilan.