AS Jatuhkan Sanksi Larangan Ekspor 260 Perusahaan Rusia dan Belarus
Pemerintahan Amerika Serikat (AS) yang dipimpin Presiden Joe Biden mengumumkan tambahan sanksi larangan ekspor kepada 120 perusahaan Rusia dan Belarus atas invasi ke Ukraina.
Sebelumnya sanksi serupa telah dijatuhkan ke sekitar 140 perusahaan di kedua negara tersebut, sehingga totalnya menjadi 260 perusahaan. Adapun sebagian besar perusahaan tersebut memiliki hubungan dengan militer.
“Sanksi ini akan memblokir ekspor teknologi vital untuk menurunkan kapabilitas pertahanan, kedirgantaraan, maritim dan sektor strategis lain Rusia dan Belarusia sebagai tanggapan atas serangan brutal Rusia terhadap kedaulatan Ukraina,” kata Departemen Perdagangan AS dikutip Al Jazeera, Sabtu (2/4).
Gedung Putih berpendapat sanksi ini akan membantu mengontrol dan mencegah teknologi dan perangkat lunak mencapai sektor militer di Rusia dan Belarus.
“Pihak-pihak ini secara efektif terputus dari masukan yang diperlukan untuk mempertahankan perang Putin,” kata Menteri Perdagangan Gina Raimondo dalam sebuah pernyataan.
Adapun kontrol bergantung pada perluasan dramatis dari apa yang disebut Aturan Produk Asing Langsung (Foreign Direct Product Rule), yang memaksa perusahaan yang membuat barang berteknologi tinggi dan rendah di luar negeri dengan alat AS untuk mencari lisensi dari AS sebelum dikirim ke Rusia.
Langkah-langkah tersebut juga menginstruksikan Departemen Perdagangan untuk menolak hampir semua permintaan lisensi tersebut. Simak databoks berikut:
Secara total, Departemen Perdagangan telah menambahkan 260 entitas ke daftar entitas sebagai tanggapan atas invasi ke Ukraina, yang disebut Rusia sebagai "operasi khusus".
Sebelumnya Presiden Vladimir Putin menilai, sanksi yang dijatuhkan terhadap Rusia justru akan menyerang balik negara Barat, antara lain dalam bentuk kenaikan harga pangan dan energi.
Ia menekankan, Moskow akan mampu menyelesaikan masalah ini dan muncul kebih kuat. Putin menekankan, tidak ada alternatif untuk apa yang disebut Rusia sebagai operasi militer khusus di Ukraina, Menurut dia, Rusia bukan negara yang dapat menerima kompromi kedaulatannya untuk keuntungan ekonomi jangka pendek.
“Ada pertanyaan, masalah, dan kesulitan. Namun, kami pernah mengatasinya di masa lalu dan mampu mengatasinya saat ini. Pada akhirnya, ini semua akan mengarah pada peningkatan kemerdekaan, swasembada, dan kedaulatan kami," katanya beberapa waktu lalu.
Komentarnya dirancang untuk menggambarkan sanksi Barat sebagai tindakan yang merugikan diri sendiri. Pernyataan ini juga berupa meyakinkan masyarakat Rusia bahwa negara itu dapat menahan apa yang disebut Moskow sebagai "perang ekonomi" melawan bank, bisnis, dan oligarki bisnisnya.
Melawan Barat, pemerintah Rusia sebelumnya juga telah melarang ekspor peralatan telekomunikasi, medis, mobil, pertanian, listrik dan teknologi, di antara barang-barang lainnya hingga akhir 2022. Lebih dari 200 item dimasukkan dalam daftar penangguhan ekspor, yang juga mencakup gerbong kereta api, kontainer, hingga turbin.
Berbicara dengan tenang, Putin mengakui bahwa sanksi yang dijatuhkan sejak invasi 24 Februari sedang dirasakan Rusia. Permintaan terhadap beberapa kelompok barang mengalami kenaikan. "Tetapi kami tidak ragu bahwa kami akan menyelesaikan semua masalah ini sambil bekerja dengan tenang,” katanya.