Jokowi Sebut Aturan Deforestasi Uni Eropa Bisa Hambat Perdagangan RI

Presiden Joko Widodo telah melakukan pertemuan bilateral dengan tiga negara di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT Asean-Uni Eropa. Salah satu yang disampaikan Jokowi adalah adanya kebijakan yang tidak menguntungkan antara Indonesia dan Uni Eropa.

Kebijakan yang jadi perhatian dalam ketiga bilateral tersebut adalah Deforestation Free Commodities. Menteri Luar Negeri Retno P. Marsudi mengatakan kebijakan ini diskriminatif dan bisa menghambat ekspor ke Eropa. 

"Bapak Presiden menyampaikan keprihatinan proposal regulasi deforestasi Uni Eropa yang (bisa) menghambat perdagangan," kata Retno dalam saluran resmi Sekretariat Presiden, Kamis (15/12).

Dari laman Komisi Eropa, aturan deforestasi ini akan mewajibkan perusahaan melakukan uji tuntas yang ketat untuk dipasarkan di UE. Beberapa komoditas yang dibidik adalah minyak kelapa sawit, sapi, kedelai, kakao, kopi, hingga kayu. Komoditas yang dipilih karena dianggap pendorong utama deforestasi.

Adapun, ketiga kepala negara yang ditemui Jokowi adalah Ceko, Belanda, dan Swedia. Dalam pertemuan tersebut, Presiden juga sepakat untuk mempercepat perundingan dagang Indonesia dengan Uni Eropa.

"Saat ini, negosiasi sudah masuk ke putaran ke-12," kata Retno.

Jokowi juga menyampaikan prioritas keketuaan Indonesia di ASEAN pada 2023. Salah satu hal yang menjadi penekanan Kepala Negara adalah percepatan perundingan perjanjian perdagangan bebas ASEAN dan Uni Eropa.

Berdasarkan Laporan EU-Asean Business Council, 97% responden berharap adanya percepatan perundingan perjanjian perdagangan bebas atau FTA Asean dan Uni Eropa.

Terakhir, Retno melaporkan bahasan yang dibawa Presiden Jokowi dalam ketiga bilateral tersebut adalah realisasi perjanjian pendanaan Just Energy Transition Partnership atau JETP.

Pertemuan KTT G20 di Bali mengumumkan sebuah kemitraan untuk Transisi Energi Berkeadilan atau Just Energy Transition Partnership (JETP) sebesar US$ 20 miliar atau setara Rp 311 triliun.