Akar Konflik Thailand - Kamboja, Dipicu Masalah Perbatasan Sejak Masa Lampau

Situasi Asia Tenggara memanas usai Thailand melancarkan serangan udara ke dua kawasan fasilitas militer Kamboja di Provinsi Ubon Ratchathani. Provinsi tersebut masuk dalam wilayah Thailand yang berada sekitar 450 kilometer (km) arah utara dari Ibu Kota Kamboja, Phnom Penh.

Wakil Juru Bicara Angkatan Darat Kerajaan Thailand, Kolonel Ritcha Suksuwanon, mengatakan serangan tersebut berlangsung pada Kamis, 24 Juli siang ini.

“Kami telah menggunakan kekuatan udara untuk menyerang sasaran militer sesuai rencana,” kata Suksuwanon, sebagaimana diberitakan oleh Bangkok Post pada Kamis (24/7).

Serangan udara ini terjadi hanya beberapa jam setelah tentara Kamboja menembaki pangkalan militer Thailand di Provinsi Surin, wilayah timur laut Thailand, serta meluncurkan roket ke kawasan perbatasan di Provinsi Si Sa Ket.

Asal Mula Konflik Thailand-Kamboja

Dikutip dari The New York Times, sengketa perbatasan ini berawal dari peta tahun 1907 yang dibuat pada masa penjajahan Prancis di Kamboja. Peta tersebut menjadi dasar klaim Kamboja atas beberapa wilayah di perbatasan. Namun karena peta itu tidak jelas, terjadi perbedaan penafsiran, dan Thailand menolak klaim tersebut.

Kedua negara telah berupaya menyelesaikan sengketa ini melalui jalur diplomasi, namun masalah tersebut tidak pernah benar-benar tuntas. 

Masalah juga tak tuntas meski Mahkamah Internasional atau International Court of Justice (ICJ) turun tangan pada tahun 1962. Sengketa ini mempertaruhkan wilayah-wilayah penting, termasuk candi-candi bersejarah yang telah berusia ratusan tahun.

Setelah bentrokan pada Mei 2025, Kamboja mengajukan permintaan kepada ICJ di Den Haag untuk membantu menyelesaikan sengketa di empat wilayah perbatasan. Namun, Thailand menyatakan tidak mengakui yurisdiksi ICJ atas masalah tersebut.

Pertempuran militer antara Thailand dan Kamboja pecah secara sporadis sejak tahun 2008. Terakhir kali ketegangan berubah menjadi mematikan terjadi pada 2011, ketika pertempuran terpusat di wilayah perbatasan hutan yang mencakup candi-candi kuno yang diklaim oleh kedua belah pihak. 

Kedua negara kemudian menyatakan gencatan senjata setelah tujuh hari pertempuran yang menewaskan sedikitnya 15 orang dan memaksa puluhan ribu warga sipil mengungsi.

Pada tahun yang sama, pengadilan Perserikatan Bangsa-Bangsa memerintahkan kedua negara untuk menarik pasukan dan membentuk zona demiliterisasi.

Namun, pengadilan tidak memutuskan siapa yang berhak menguasai wilayah sengketa yang lebih luas, sehingga bentrokan antar pasukan masih terus terjadi di wilayah tersebut.

Politik Domestik Ikut Memanas

Sengketa terbaru terjadi pada Juni 2025 saat dua negara mulai menempatkan lagi pasukannya di perbatasan. Thailand bahkan menyatakan siap menggelar operasi militer tingkat tinggi jika ada pelanggaran kedaulatan.

Meski demikian, sengketa terbaru ini juga membuat situasi domestik Thailand memanas dan berujung Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra diskors dari jabatannya.

Ini setelah percakapan telepon Paetongtarn dengan mantan pemimpin Kamboja, Hun Sen, bocor ke publik. Dalam percakapan yang diunggah Hun Sen tersebut, Paetongtarn mengkritik tindakan militernya sendiri dalam perselisihan tersebut.