Negosiasi Iran dan Negara-negara Teluk Soal Selat Hormuz Tertunda

Pertemuan diplomat negara-negara Teluk dan pejabat Iran untuk membahas pembukaan kembali Selat Hormuz ditunda tanpa batas waktu. Pertemuan yang dijadwalkan berlangsung di Salalah, Oman, pada Senin (14/9) tersebut awalnya diharapkan menjadi langkah awal untuk menyusun kerangka pembukaan kembali jalur pelayaran secara reguler.

Menteri Luar Negeri Oman Badr Albusaidi mengatakan penundaan dilakukan untuk mencari kesepakatan di antara negara-negara yang terlibat.
“Demi tercapainya konsensus, pertemuan regional yang dijadwalkan besok di Salalah telah ditunda,” kata Albusaidi melalui X, dikutip dari CNN, Minggu (13/9).

Ia mengatakan Oman tetap berkomitmen mendorong dialog untuk menjaga stabilitas dan kerja sama jangka panjang di kawasan.

Gentingnya Selat Hormuz bagi GCC

Pertemuan tersebut menjadi penting karena negara-negara Teluk ingin mencari jalan keluar atas gangguan lalu lintas di Selat Hormuz. Jalur ini merupakan salah satu rute utama pengiriman energi global.

Sejumlah diplomat sebelumnya berharap pertemuan dapat mendorong kesepakatan setelah berbulan-bulan melakukan pembahasan mengenai kerangka hukum pembukaan kembali selat.

Salah satu agenda yang dibahas adalah penyusunan rute pelayaran serta mekanisme keselamatan bagi kapal tanker yang melintas.
Namun, kesepakatan antara Iran dan negara-negara anggota Dewan Kerja Sama Teluk atau Gulf Cooperation Council (GCC) dinilai sulit dicapai tanpa keterlibatan Amerika Serikat (AS).

Arab Saudi bahkan mengajukan perubahan terhadap rancangan yang disiapkan Oman. Riyadh khawatir rancangan tersebut justru menciptakan status quo baru di Selat Hormuz yang tidak dapat diterima oleh negara-negara GCC.

Persoalan biaya juga menjadi salah satu titik perdebatan. Sebelum konflik berlangsung, kapal komersial dapat melintasi Selat Hormuz tanpa biaya tambahan.

Iran sebelumnya dikabarkan mengusulkan kemungkinan penerapan biaya. Namun, sejumlah negara masih menolak adanya tarif wajib yang dapat memberikan keuntungan finansial kepada Teheran.

Sebagai alternatif, terdapat pembahasan mengenai kontribusi sukarela untuk mendukung keselamatan navigasi dan perlindungan lingkungan di sekitar selat.

AS Menjauh dari Konflik Hormuz 

Amerika Serikat tidak ikut dalam pertemuan regional tersebut. Pemerintahan Presiden Donald Trump justru ingin pembicaraan AS-Iran berikutnya difokuskan pada program nuklir Teheran, bukan pembukaan Selat Hormuz.

Trump juga menilai kondisi Selat Hormuz masih dapat diterima selama kapal tanker mendapat pengawalan militer AS.
“Saya lebih menyukai posisi kita saat ini, dengan kendali hampir penuh atas Selat Hormuz, dan ekonomi mereka yang benar-benar runtuh,” ujar Trump melalui unggahannya di Truth Social, setelah Iran membalas serangan AS.

Pemerintah AS menyatakan tetap memantau pembicaraan negara-negara Teluk dan Iran. Seorang pejabat AS mengatakan Washington berkomunikasi erat dengan seluruh mitra regionalnya.

“Iran tidak mengendalikan Selat Hormuz dan tidak akan pernah bisa,” kata pejabat AS itu.

Washington juga menilai kekuatan militernya di kawasan kini memberikan keunggulan untuk mengamankan jalur pelayaran tersebut. Angkatan Laut AS bahkan disebut mampu mengawal hingga 40 kapal komersial dalam satu hari.

Namun, operasi tersebut membutuhkan pengerahan kapal dan personel dalam jumlah besar. Kapal komersial juga masih menghadapi ancaman serangan Iran saat melintasi selat.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai seberapa lama AS mampu mempertahankan operasi pengawalan tersebut.

Negosiasi Nuklir Setelah Hormuz 

Di sisi lain, Iran memberi sinyal bahwa pembicaraan mengenai program nuklir dengan AS dapat kembali dilakukan setelah persoalan Selat Hormuz diselesaikan.

Sumber regional mengatakan Iran menginginkan pencabutan blokade AS sebagai bagian dari penyelesaian masalah selat sebelum kembali ke meja perundingan nuklir.

Karena itu, pembahasan mengenai pembukaan kembali jalur pelayaran dinilai dapat menjadi pintu masuk bagi negosiasi yang lebih luas, termasuk upaya mengakhiri konflik.

Sejumlah diplomat Eropa dan Teluk menyebut sikap negara-negara kawasan terhadap kemungkinan biaya pelayaran juga mulai melunak setelah berbulan-bulan menghadapi lonjakan harga energi.

Seorang diplomat Eropa mengatakan negara-negara kawasan tetap menolak biaya yang sebelumnya tidak pernah ada. Namun, aturan baru yang bersifat simbolis masih mungkin dipertimbangkan untuk memberi ruang bagi kedua pihak mempertahankan kepentingannya.

Sementara itu, AS tetap menilai dirinya sebagai pihak yang paling mampu memastikan keamanan Selat Hormuz.

Wakil Presiden AS JD Vance mengatakan Washington merupakan satu-satunya negara yang dapat menjamin kendali atas jalur tersebut.
Di tengah tarik-menarik kepentingan itu, negara-negara Teluk tetap mengembangkan rute alternatif untuk mengirimkan energi. Upaya tersebut dinilai cukup berhasil mengurangi ketergantungan terhadap Selat Hormuz.

Namun, para diplomat menilai solusi jangka panjang tetap diperlukan. Ancaman terhadap jalur pelayaran juga semakin kompleks setelah kelompok Houthi meningkatkan tekanan terhadap rute keluar-masuk Laut Merah.

Menteri Keuangan AS Scott Bessent bahkan memperkirakan peran Selat Hormuz dapat jauh berkurang dalam dua tahun ke depan seiring berkembangnya jalur alternatif.

Meski demikian, bagi negara-negara di kawasan, memastikan jalur tersebut kembali aman dan terbuka tetap menjadi salah satu agenda utama untuk menjaga stabilitas perdagangan dan energi global.