Jokowi Diminta Bahas Pengembangan Industri Perkapalan di Debat Kedua

Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) diminta memasukkan pengembangan industri perkapalan sebagai salah satu materi debat capres putaran kedua yang akan berlangsung Minggu (17/2). Pasalnya, pengembangan industri perkapalan belum mendapat perhatian meskipun potensi ekonominya besar.

Ketua Indonesia German Maritime Forum Iwan Satriawan Sukardi mengatakan, potensi ekonomi dari pengembangan transportasi laut per tahun saat ini baru mencapai US$ 30 miliar. Angka ini disebutnya masih dapat ditingkatkan lagi. Oleh sebab itu dia berharap pengembangan industri perkapalan dapat disinggung dalam debat dan dianggap sebagai proyek infrastruktur strategis.

"Harus masuk dalam debat besok," kata Iwan dalam diskusi maritim di Rumah Cemara, Jakarta, Jumat (15/2). Diskusi digelar dengan menghadirkan sejumlah alumni universitas di Jerman, salah satunya Iwan.

Iwan beranggapan pengembangan industri perkapalan saat ini tidak dapat dikatakan telah optimal. Dari data Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Lepas Pantai Indonesia (Iperindo), jumlah galangan kapal saat ini mencapai 160 dengan tingkat utilisasi 45%. "Jadi memang harus dibantu," kata dia.

(Baca: Organisasi Nelayan Anggap Visi Misi Jokowi Lebih Komprehensif )

Direktur Eksekutif Iperindo M. Ikhsan mengatakan ada beberapa alasan galangan kapal belum berkembang sepenuhnya di Indonesia. Hal ini disebabkan adanya pengenaan bea masuk komponen hingga pajak pembelian mutual penyerahan kapal. Selain itu, Pajak Penghasilan (PPh) bagi industri galangan ini dirasa terlalu besar. "Lalu suku bunga pinjaman di kita masih 12,8%, lebih tinggi dari negara lain," kaya dia.

Ikhsan berharap, pemerintah memberikan kemudahan seperti pembiayaan hingga pengadaan kapal negara di masa depan. Selain itu, tingkat suku bunga pinjaman perbankan yang lebih kompetitif dapat membuat industri galangan swasta lebih bergeliat. Ikhsan juga berharap jangka pengembalian pinjaman perbankan bisa lebih panjang.

"Umur kapal ini 25 tahun, kalau diminta kembalikan hanya dalam 5 tahun, perusahaan bisa sesak nafas," katanya. Iperindo berharap pemerintah bukan hanya memasukkan pelabuhan sebagai infrastruktur maritim. Kapal sebagai moda transportasi juga perlu menjadi bagian dari sarana infrastruktur laut.

(Baca: Menteri Susi Klaim Stok Ikan Melimpah karena Penenggelaman Kapal Asing)